Foopak Bio Natura, one of Indonesia-based Asia Pulp & Paper's flagship brands and paperboard brand for food and beverage packaging, received plastic-free certification from Flustix, an international plastic-free certification body based in Germany. The certificate was awarded following a rigorous multitiered analytical testing. Foopak Bio Natura's paper products use certified natural wood sources without plastic polymer additions to combat the rising plastic pollution seen in the food and beverage industry. substitute single-use plastics and food packaging by ensuring their products are entirely recyclable and compostable at industrial composting facilities and consumer homes. "Many consumers are unaware of the common practice of using plastic linings in food packaging, even in paper-based containers, which raises significant environmental and recycling concerns - especially as many recycling centers are not equipped with the technology to separate plastic from paper waste," said Christopher Wong, Senior Vice President and Global Business Unit Head Industrial Paper. Work is already underway to solve these issues, with the European Commission's new directive on single-use plastics and the Plastic Waste Reduction and Recycling Act, and recent bills introduced in the United States. Foopak Bio Natura hopes to be a partner to accelerate these missions.
PR Newswire, Investor Daily

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk (Sinarmas MSIG Life) meresmikan pembukaan kantor keagenan Agency Kantor Mandiri (AKM) Infinity di Cirebon. Acara peresmian ditandai dengan agenda potong pita yang dilakukan oleh Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life, Wianto Chen didampingi oleh Herman Sulistyo, Direktur Sinarmas MSIG Life dan Ferry Tjong selaku Agency Business Head Sinarmas MSIG Life. Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life, Wianto Chen menyatakan, perusahaan melakukan pembukaan AKM Infinity di Cirebon sebagai wujud pemenuhan komitmen memberikan perlindungan kepada masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di wilayah Cirebon yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kondisi ini seiring dengan rencana kota Cirebon yang akan fokus pada pemulihan dampak ekonomi sebagai agenda pembangunan tahun 2021. Di sisi lain, Perusahaan berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi Cirebon dan sekitarnya dengan menciptakan lapangan kerja, khususnya di masa pandemi ketika roda perekonomian tidak berjalan ideal.
Radar Cirebon

PT. PanaHome Deltamas Indonesia memulai penjualan dan pembangunan 18 Smart Home di cluster ASA, yang untuk pertama kalinya dilengkapi dengan teknologi terbaru Panasonic, yakni Complete Air Management System. Di mana, delapan unit dari seluruh rumah tersebut dijadwalkan akan rampung pada akhir tahun ini dan mendapatkan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Cluster ASA merupakan salah satu dari empat cluster di dalam SAVASA, pengembangan kota pintar dengan unit rumah yang didukung oleh Panasonic, yang menampilkan fitur smart living dan teknologi bangunan tahan gempa. Lingkungan perumahan sedang dalam pengembangan Deltamas-Cikarang, Bekasi, Indonesia, dan fasilitas siap pakai di sekitarnya. Berlokasi strategis di jantung Kota Deltamas, menyediakan akses mudah ke kawasan pusat bisnis dan lokasi terkemuka lainnya. Rumah sehat dengan udara bersih dan segar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.
JPNN

PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) sudah merealisasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) sekitar US$ 3,2 juta pada paruh pertama tahun ini. Angka tersebut setara kurang lebih 38,09% dari total anggaran capex perusahaan untuk tahun 2021 yang sebesar US$ 8,4 juta. Sekretaris Perusahaan GEMS, Sudin Sudirman mengatakan, pembelanjaan capex di semester I tahun ini terutama dialokasikan untuk aset jalan angkut batubara alias hauling road serta Barge Loading Conveyor (BLC) untuk di Pelabuhan Bunati, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. “Untuk bisa bawa batubara dengan sekian juta ton dari site tambang ke pelabuhan kan butuhkan jalan hauling yang bagus dan lancar. Setelah batubara sampai di pelabuhan, kan harus dimuat ke kapal, dan ini diperlukan BLC yang memenuhi spesifikasi dan loading capacity yang mumpuni,” terang Sudin kepada Kontan.co.id, Kamis (16/9). Di Kabupaten Tanah Bumbu, anak usaha GEMS, PT Borneo Indobara (BIB) memegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan masa berlaku sampai tahun 2036 mendatang. BIB sendiri merupakan anak usaha GEMS kepemilikan tidak langsung sebesar 98,09% menurut data laporan keuangan perusahaan per 30 Juni 2021.
Kontan

Tahukah Anda, dalam keadaan normal jantung kita berdenyut sekitar 60-100 kali setiap menitnya? Artinya, dalam kurun waktu 24 jam, jantung berdenyut sekitar 100.000 kali. Namun, bagaimana jika denyut jantung Anda sering tidak beraturan? Kelainan irama atau laju jantung ini disebut aritmia yang umumnya disertai dengan sejumlah gejala seperti berdebar, sesak nafas, nyeri dada, pusing dan pingsan. Lantas, apakah aritmia dapat disembuhkan? "Secara umum, aritmia dapat disembuhkan jika ditangani dengan baik. Namun, tidak banyak dokter spesialis jantung yang juga merupakan konsultan aritmia. Bahkan jumlahnya hanya berkisar 30-40 dokter di seluruh Indonesia. Di Eka Hospital, kami memiliki 4 dokter spesialis jantung yang juga merupakan konsultan aritmia. Selain itu, kami juga memiliki fasilitas pemasangan alat pacu jantung untuk pasien dengan keluhan denyut jantung yang lemah, serta fasilitas programming untuk pasien-pasien pasca pemasangan alat jantung," ujar Chief Operating Officer (COO) Eka Hospital, drg. Rina Setiawati dalam keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021). Sementara itu, Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, DR. Dr. M. Yamin, Sp.JP(K), FACC, FSCAI menambahkan aritmia dapat diartikan dalam dua kondisi. Pertama, takikardia yaitu denyut jantung terlalu cepat, lebih dari 100 kali per menit pada usia dewasa dalam kondisi istirahat. Dan bradikardia, kondisi denyut jantung terlalu lambat, di bawah 60 kali per menit pada usia dewasa.
Detik.Com

Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Republik Indonesia Emil Satria mengharapkan pada tahun 2045 Indonesia sudah bisa menjadi penentu harga minyak mentah sawit (CPO) global. "Visi hilirisasi pemerintah, bahwa pada tahun 2045 Indonesia menjadi pusat produsen dan konsumen produk-produk turunan minyak sawit dunia. Sehingga mampu menjadi penentu harga CPO global," ujarnya saat webinar pengembangan ekonomi daerah dengan tema Akselerasi Pengembangan Industri Kelapa Sawit untuk Mendukung Ekonomi Berkelanjutan di Provinsi Kalbar, Kamis. Emil Satria mengatakan Indonesia sangat beralasan bisa menjadi penentu harga CPO global karena saat ini sudah menguasai pasar sebesar 55 persen. "Indonesia mengekspor tidak kurang dari 37,3 juta ton CPO. Sehingga mampu menempati 55 persen dari pangsa pasar global yang ada. Dengan angka tersebut Indonesia mampu dan bisa dikatakan sebagai penentu harga," jelas dia. Terkait harga CPO saat ini menurutnya tren cukup tinggi mencapai 1.185 dolar AS/metrik ton.
Antaranews

Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) memang lagi bagus-bagusnya. Tentu saja tidak hanya pengusaha yang untung, pemerintah juga kecipratan karena lonjakan harga tersebut. Harga CPO di Bursa Malaysia kini mencapai MYR 4.438/ton yang berarti sejak awal tahun telah mengalami peningkatan harga hingga 20,55%. CPO yang cukup besar diekspor kemudian mendorong peningkatan penerimaan negara. Khususnya kelompok penerimaan bea keluar (BK) yang diketahui meningkat hampir 3000% sampai akhir Juli 2021. "Penerimaan BK dari produk kelapa sawit yang melesat 2.945,64% (yoy), dikontribusi tarif BK yang lebih tinggi di tahun 2021 dan pengenaan BK pada produk," tulis buku APBN KITA yang dirilis Agustus 2021. Tak cuma sawit, peningkatan signifikan juga terjadi pada tembaga. Penerimaan BK tembaga tumbuh 210,90 persen (yoy) didukung peningkatan volume ekspor dan harga tembaga.
CNBC Indonesia, Merdeka

Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang makin tinggi membuat pemerintah mewacanakan kerja sama dengan asuransi swasta. Hal ini diungkap oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, yang mendorong keterlibatan penyedia jasa asuransi swasta untuk menyeimbangkan pengeluaran pemerintah pada aktivitas penyembuhan pasien atau kuratif program JKN. "Kami akan membuat mekanisme urun biaya atau benefit sharing yang ini juga sudah ada di undang-undangnya supaya kita bisa melibatkan pihak swasta juga, jadi misalnya asuransinya di sini bisa disinergikan manfaatnya dengan asuransi swasta," kata Menkes Budi saat menghadiri agenda rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI yang diikuti secara virtual dari Jakarta. Budi mengatakan belanja pemerintah di sektor kesehatan rata-rata Rp 113 triliun dari total Rp 490 triliun per tahun diserap melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Suara.com

XXI BSD Plaza menjadi salah satu bioskop yang mulai beroperasi kembali di Tangerang Selatan pada hari ini, Kamis (16/9/2021). Pada hari pertama ini, XXI BSD Plaza melayani 90 penonton. Jumlah ini, dinilai pihak pengelola lebih banyak dibandingkan pembukaan bioskop sebelumnya pada April 2021. "Alhamdulillah pembukaan perdana ini penontonnya antusias banget. Ramai banget, kita juga kaget beda dari pembukaan sebelumnya," ungkap Manager XXI BSD Plaza, Sugianto, saat ditemui di BSD Plaza, Kamis. Sugianto mengatakan 90 penonton tersebut terbagi dalam 3 studio film yang terbagi dalam tiga sesi waktu penayangan film. Kapasitas bangku normal di satu studio, lanjut dia, terdapat 172 kursi. Namun karena kebijakan maksimal 50 persen, jadi masing-masing studio per sesi waktu hanya memuat maksimal 86 kursi. Ia pun menyebut sesi waktu paling ramai kunjungan pada hari pertama ini. "Paling ramai, jam pulang kerja. Sekitar pukul 18.00 WIB, paling banyak penontonnya. Sedangkan film paling laris itu Black Widow," kata dia. Ia pun berharap bioskop dapat terus beroperasi hingga seterusnya. "Semoga cepat pulih lagi, kita mendukung anjuran pemerintah dengan aturan superketat. Kita antisipasi jangan sampai menimbulkan hal yang tidak diinginkan," tutup dia.
Kompas

PT Indosat Tbk dan PT Hutchison resmi menantangani kesepakatan merger. Perusahaan hasil merger ini akan bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk ("Indosat Ooredoo Hutchison"). Perusahaan hasil merger ini akan menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia dengan perkiraan pendapatan tahunan hingga US$3 miliar. " Perusahaan memperkirakan rasio proses (run rate) tahunan sinergi sebelum pajak akan mencapai US$300-400 juta dalam tiga hingga lima tahun ke depan," ujar perusahaan dalam keterangan resminya, Kamis (16/9/2021). Ooredoo Group saat ini memiliki 65% saham dan kendali atas Indosat Ooredoo lewat Ooredoo Asia, sebuah perusahaan induk yang dimiliki sepenuhnya. Penggabungan Indosat dan H3I akan menyebabkan CK Hutchison menerima saham baru di Indosat Ooredoo hingga 21,8% dari Indosat Ooredoo Hutchison. Pada saat yang sama, PT Tiga Telekomunikasi akan menerima saham baru Indosat Ooredoo hingga 10,8% dari Indosat Ooredoo Hutchison.
CNBC Indonesia, Nextren

Harga batubara terus melaju. Mengutip Bloomberg, harga komoditas pertambangan ini sudah berada di level US$ 176,55 per ton pada Rabu (15/9), yang merupakan harga tertinggi tahun ini. Harga ini melejit 121,93% % dari harga akhir tahun 2020 di level US$ 79,55 per ton Tak hanya menguntungkan emiten tambang batubara, emiten yang bergerak di bidang jasa pertambangan juga meraup cuan dari naiknya harga batubara. Sejumlah emiten kontraktor, jasa penunjang, hingga pengangkutan memasang mode optimistis tahun ini. PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) menjadi salah satu emiten yang kecipratan berkah. Direktur PT Dana Brata Luhur Tbk Hendy Narindra Dewantoro mengatakan, hingga Agustus 2021, realisasi volume barging TEBE sudah mencapai mencapai 3,6 juta metrik ton (MT). “Angka ini sudah melewati target akhir tahun 2021 sebesar 3 juta MT,” terang Hendy kepada Kontan.co.id. Alhasil, rally harga batubara membuat TEBE mengerek target barging volumenya tahun ini. Hendy memperkirakan, volume pengangkutan batubara bisa mencapai 4 juta MT-5 juta MT.
Kontan

Kendati repatriasi harta hasil deklarasi dalam program Tax Amnesty 2016 tidak maksimal, pemerintah tetap mengobral program pengampunan pajak. Dalih yang digunakan adalah untuk mendorong tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak kelas atas. Program tersebut diako­modasi dalam Ran­cangan Undang-Undang (RUU) ten­tang Perubahan Ke­lima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Mengacu pada Naskah Akade­mik RUU KUP, salah satu kon­sep yang akan diterapkan oleh pemerintah adalah program peng­ungkapan sukarela atau Offshore Voluntary Disclosure Program (OVDP). OVDP adalah program dengan for­mat yang lebih bervariasi un­tuk meningkatkan transparansi per­pajakan. Dengan mengikuti program ini, wajib pajak mendapat fasilitas tarif yang lebih rendah serta peng­hapusan sanksi administrasi de­ngan mengungkapkan harta yang berada di dalam dan luar negeri. “Cara ini banyak diaplikasikan di banyak negara dalam kebijakan OVDP,” tulis pemerintah dalam Naskah Akademik RUU KUP yang dikutip Bisnis. Selain menindaklanjuti Tax Am­nesty 2016, program peng­ung­kapan sukarela ini juga dilun­curkan sejalan dengan banyaknya wajib pajak yang melakukan peng­hindaran secara agresif atau aggressive tax planning. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, sebanyak 9.496 wajib pajak korporasi ter­­pantau melakukan aggressive tax planning pada 2015—2019 se­hingga berisiko menggerus penerimaan. Aggressive tax planning adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mendapatkan keuntungan, mengurangi, maupun mengelak dari kewajiban perpajakannya. Tujuannya untuk menjaga likui­ditas perusahaan atau mema­nipulasi penghasilan di bawah batas yang disyaratkan untuk mem­bayar pajak.
Bisnis Indonesia hlm 15  

Green groups on Thursday urged Indonesia to extend a moratorium on new oil palm permits and improve its implementation, warning of a risk of losing millions of hectares of forest to plantation expansion. Three years is not enough to solve palm issues related to deforestation, Inda Fatinaware, executive director at nongovernmental group Sawit Watch, said in a virtual seminar. “Not only the moratorium needs to be extended, but it also needs concrete governance improvement,” she added. In its implementation, Inda said, the government has not been transparent and issues beyond permits were barely addressed. Aside from suspending new permits, the government is required to review areas given to companies for oil palm cultivation that have not yet been utilized, or are suspected of being used for other purposes. As of July 2019, the government had found 1.49 million ha of unused concession area and over 1.5 million ha used not in accordance with their permits, government data showed. Some land will be redesignated as forest area.
The Jakarta Post hlm 2

Country Director un­tuk Facebook di Indonesia Pieter Lydian (16/9) menga­ta­k­an bahwa jumlah konsumen Indonesia yang pada 2020 hanya mencapai 144 juta diproyeksi meningkat 14,5% pada akhir 2021. Menurutnya, proyeksi itu mengacu survei Facebook dan Bain & Company kepada sekitar 16.700 konsumen digital dan wawancara dengan lebih dari 20 chief experience officer (CXO) di enam negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singa­pura, Thailand, dan Vietnam. Konsumen digital yang disurvei adalah mereka yang telah mela­kukan transaksi online setidaknya untuk dua kategori produk dalam tiga bulan terakhir dan berusia di atas 15 tahun. Lydian menjelaskan konsumen di Indonesia tidak hanya berbelanja lebih banyak lewat kanal daring, seperti yang diperkirakan pada 2020, juga makin banyak yang menggunakan platform daring untuk melakukan pembelian. Tidak hanya itu, berdasarkan sur­vei yang bertajuk SYNC Sout­heast Asia itu menyebut kon­su­men Indonesia juga terbuka untuk menemukan produk dan layanan baru. CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan Tokopedia telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif dan 11 juta lebih penjual, dengan 94% di antaranya merupakan pedagang ultra mikro. Tidak hanya itu, sebanyak 86% dari total 11 juta penjual, merupakan pebisnis baru. Tokopedia juga telah menjangkau 99% kecamatan di Indonesia. Laporan Google dan Temasek mengatakan satu pengguna dari tiga pengguna layanan digital di Indonesia, baru menggunakan digital saat pandemi Covid-19. Selama pandemi, masyarakat di daerah non-metro juga berlomba-lomba masuk ke digital. Sebanyak 56% pengguna baru berasal dari luar daerah metro.
Bisnis Indonesia hlm 8

Kehadiran kapal perusak China, Kunming-172, di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, di Laut Natuna Utara, Senin (13/9/2021), dinilai sebagai ancaman terhadap hak berdaulat RI. Seperti diberitakan Kompas, Kamis (16/9), pada Senin lalu, sekelompok nelayan Natuna melaporkan bertemu enam kapal China, salah satunya kapal perusak Kunming-172, pada koordinat 6.17237 Lintang Utara dan 109.01578 Bujur Timur di Laut Natuna Utara yang masih berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Di wilayah ZEE, negara pantai pemilik ZEE memiliki hak mengolah sumber daya alam atau disebut hak berdaulat. Adapun kapal-kapal asing tetap bisa melintas atau disebut hak lintas damai. Akan tetapi, menurut Ketua Centre for Chinese Studies-Indonesia Rene L Pattiradjawane, intensi damai tak terlihat dari kapal-kapal China itu jika melihat dari foto dan video yang beredar. ”Kalau dilihat dari foto dan video, meriam di kapal China tidak disarungkan, Ini menunjukkan ada semacam intimidasi yang hendak disampaikan,” kata Rene, Kamis. epala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama Julius Widjojono mengatakan, dari pantauan TNI AL pada Rabu (15/9) dan Kamis, tak terlihat ada kapal-kapal perang di daerah yang disebutkan nelayan. Tak ditemukan pula kapal-kapal ikan asing pencari ikan di ZEE Indonesia. Meski demikian, Komando Armada (Koarmada) I TNI AL telah menyiagakan lima kapal perang dan satu pesawat udara untuk berpatroli di Laut Natuna Utara. ”Apabila ada kapal (asing) yang melaksanakan eksplorasi atau eksploitasi, harus kami tindak lanjuti,” ujarnya. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, Kemenlu masih menunggu penjelasan dari lembaga terkait, seperti Bakamla, sebelum membahas langkah yang akan diambil.
Kompas hlm 1 dan 15

Gagalnya Rancangan Undang Undang atau RUU Perampasan Aset untuk dalam perubahan Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 disayangkan sejumlah pakar hukum dan pegiat antikorupsi. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan komitmen dengan menyetujui RUU Perampasan Aset bisa dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Di sisi lain, pemerintah tengah berupaya memulihkan keuangan negara dengan mengejar utang dari obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang nilainya lebih dari Rp 100 triliun. Dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (16/9/2021), pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengusulkan lima RUU untuk masuk dalam perubahan Prolegnas Prioritas 2021. Namun, dari lima usulan itu hanya tiga yang disetujui. Tiga RUU itu ialah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Perampasan Aset dan RUU Badan Pemeriksa Keuangan ditolak. Namun, RUU Perampasan Aset masih ada di daftar prolegnas lima tahunan 2020-2024. Kegagalan ini kembali menunjukkan RUU Perampasan Aset belum menjadi prioritas. Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho, Kamis (16/9/2021), mengatakan, tidak masuknya RUU Perampasan Aset dalam perubahan prolegnas menunjukkan masih lemahnya komitmen pembuat UU untuk memperkuat regulasi pemberantasan korupsi. Jika disahkan, RUU Perampasan Aset akan lebih kuat dibandingkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kompas hlm 2

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sejumlah syarat bagi perusahaan swasta ataupun pemda yang ingin bekerja sama dengan perusahaan milik negara. Dengan begitu, Erick berharap BUMN, pemda dan swasta bisa mendapat keuntungan bersama. Erick memastikan bahwa BUMN dalam menjalankan bisnisnya tidak ingin menjadi seperti menara gading. Artinya, tegas dia, BUMN siap bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) maupun swasta. "Kita enggak mau BUMN menjadi menara gading, Tapi, saya ingin pastikan bahwa kerja sama BUMN dengan swasta dan pemerintah daerah harus win-win, saling menguntungkan," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/9/2021). Terlebih dalam era digitalisasi yang tidak saja menuntut perusahaan menyesuaikan proses bisnisnya, namun juga melakukan transparansi. "Jadi saya minta kepada swasta yang ber-partner dengan BUMN, jangan ngakalin! Harus win-win, apalagi sekarang di era yang sangat transparan digitalisasi," tandasnya.
Sindonews

PT PLN (Persero) mencatat konsumsi listrik bagi sektor industri melesat 10,5 persen hingga Agustus 2021. Perusahaan juga membidik pertumbuhan konsumsi listrik 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan bahwa capaian tersebut menandai geliat ekonomi kembali terjadi setelah pandemi menyebar di Indonesia sejak Maret 2020. "Ini sebagai sinyal positif bahwa ekonomi kembali bergeliat. Di satu sisi, kami sebagai penyedia kelistrikan memastikan pasokan yang andal dan kompetitif untuk sektor industri," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021). Dia memastikan PLN terus memberikan keandalan pasokan listrik kepada pelanggan dengan adanya kapasitas daya yang dimiliki hingga 43 GW. Di sisi lain, reserve margin masih sekitar 50 persen. PLN mencatat konsumsi listrik mencapai 146 terawatt hour (TWh) sepanjang Januari–Juli 2021. Jumlah tersebut tumbuh 4,44 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun, konsumsi listrik dari PLN sepanjang 2020 tidak mengalami pertumbuhan atau stagnan akibat pandemi Covid-19. Saat itu, konsumsi listrik pada segmen pelanggan industri tercatat mengalami penurunan meski segmen pelanggan rumah tangga naik di atas rata-rata.
Bisnis Indonesia hlm 1 dan 3

Uji bioavtur buatan Indonesia di penerbangan menggunakan pesawat CN235-220, pesawat uji milik PT Dirgantara Indonesia, diklaim berjalan mulus. Mesin pesawat bisa menerima avtur yang dicampur 2,4 persen minyak dari sawit tersebut. “Kelebihan bahan bakar cair dari nabati, kita tidak perlu infrastruktur baru dan mengubah engine,” kata dosen dan periset dari Laboratorium Motor Bakar dan Sistem Propulsi di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, Institut Teknologi Bandung (ITB), Iman Kartolaksono Reksowardojo, Rabu 15 September 2021. Iman menjelaskan, konversi atau perubahan sumber energi pada moda transportasi biasanya menimbulkan rekayasa baru atau penambahan infrastruktur. Dia mencontohkan pada konversi energi baru seperti gas dan listrik pada mobil yang selama ini mengandalkan bahan bakar minyak dari fosil. Pada energi baru dari tanaman seperti bioavtur untuk pesawat terbang, Iman menerangkan, rekayasa dilakukan pada minyak hasil olahan sawit atau Refined, Bleached, and Deodorized Palm Kernel Oil (RBDPKO). Karena pesawat terbang berisiko tinggi, RBDPKO itu harus diolah agar sama persis sifat, unsur kimia, dan bentuk fisiknya seperti avtur yang dari fosil atau Jet-A1. Unsur karbon minyak dari sawit dengan avtur, menurut dia, cocok dengan mesin pesawat terbang. Prosesnya menjadi bioenergi seperti membuang kandungan oksigen di minyak dari sawit.
Tempo

Republika, Bisnis Indonesia, Detik.Com

Ekonomi Neraca

Layanan kartu kredit digital setidaknya sudah diumumkan oleh sejumlah bank seperti PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Sinarmas Tbk, dan PT Bank MNC Internasional Tbk. Inovasi layanan digital Bank Sinarmas dapat diakses melalui aplikasi mobile banking bank tersebut. Proses pengajuan dan persetujuan kartu kredit virtual visa tersebut dilakukan secara online, dan dapat langsung digunakan untuk berbelanja daring. Direktur Utama Bank Sinarmas Frenky Tirtowijoyo menuturkan kartu kredit virtual dilengkapi layanan keamanan yang memadai seperti proses konfirmasi atau autentikasi saat bertransaksi. “Nasabah juga dapat mengelola kartu kreditnya. Fitur-fitur seperti aktivasi kartu sampai pengajuan kartu fisik dapat dilakukan sendiri dengan mudah,” ujarnya Selasa (14/9). Pertimbangan meluncurkan kartu kredit digital itu sejalan dengan kebutuhan nasabah yang memilih bertransaksi secara cashless di berbagai platform belanja daring.
Bisnis Indonesia hlm 20

Ekonomi Neraca hlm 7, Tribun Kaltim hlm 7