Sinarmas Ikhtisar berita Ikhtisar Berita
Senin, 18 Oktober 2021
 
headline photo

Akhir Penantian 19 Tahun

Menjadi juara ajang beregu tingkat dunia adalah momen spesial di arena bulu tangkis. Indonesia baru melakukannya lagi berselang 19 tahun setelah menjuarai kejuaraan beregu putra Piala Thomas 2002. Gelar yang membuat pemain, pelatih, serta semua ofisial bersorak, tertawa, dan terharu ini didapat di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021). Indonesia menang atas China 3-0. Begitu Jonatan Christie meraih poin terakhir, yang memastikan kemenangan atas Li Shi Feng, 21-14, 18-21, 21-14, pada partai ketiga, pemain dan pelatih Indonesia berlari ke lapangan untuk merayakan kemenangan. Mereka merupakan gabungan pemain senior, seperti Hendra Setiawan, Mohammad Ahsan, hingga pemain muda, seperti Leo Rolly Carnando dan Daniel Marthin. Hendra, sebagai kapten tim, menerima trofi yang diserahkan Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) Poul-Erik Hoyer Larsen. Skuad Indonesia terbilang merata pada semua partai. Nilai tiga pemain tunggal dan dua ganda terbaik dalam peringkat dunia, bahkan, menempatkan Indonesia sebagai unggulan pertama. Skuad Indonesia pun membuktikan diri layak ditempatkan sebagai unggulan pertama meski perjalanan menuju juara tak mudah. Kesempatan di final lebih terbuka karena China tak diperkuat tunggal putra terbaik mereka, Shi Yuqi, yang cedera saat melawan Kento Momota (Jepang) pada semifinal. Sejak awal turnamen, tim juara bertahan ini juga tak diperkuat ganda putra peringkat keempat dunia, Li Junhui/Liu Yuchen. Peluang tersebut dimanfaatkan semua pemain yang dipilih untuk tampil.

Kompas hlm 1 dan 15, Koran Tempo, Koran Tempo, Republika hlm 1

Sawit Harus Diperlakukan Setara Dengan EBT Lainnya


Wakil Ketua UmumAsosiasi Produsen Biofuels Indonesia (Aprobi) Harry Hanawi mengharapkan sawit dapat diperlakukan sebagaimana Energi Baru Terbarukan (EBT) lainnya untuk menjadi salah satu sumber pembangkit listrik. “Sawit harus punya program yang dapat dijadikan setara dengan EBT lainnya, seperti energi angin, tenaga surya, dan air,” ujar dia. Pada 2050, penjualan mobil konvensional (bensin dan diesel) akan disetop sebagaimana target dalam peta jalan yang dirancang pemerintah. Karena itu, dia menilai Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak perlu lagi menggunakan diesel, solar, atau batubara sebagai pembangkit listrik. Harry menganggap PLN harus mulai menggunakan bahan baku minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai alternatif sumber pembangkit listrik. “Semua produk sawit (seperti) biomassa, cangkang, methan, akan menjadi power plant tenaga listrik,” jelas dia, kemarin. Sebagai referensi, lanjut Harry, pembangkit listrik yang menggunakan sawit dapat mengurangi karbon sebesar 75% dibandingkan dengan batubara. Selaku Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART), dia juga mencontohkan bahwa perusahaannya memiliki pembangkit listrik di luar negeri untuk menjual listrik kepada first consumer dengan harga khusus. Di negara tersebut, perusahaannya disebut telah mendapatkan tempat yang layak dan mendapat insentif pajak maupun insentif Clean Development Mechanism (salah satu mekanisme perdagangan karbon). Ke depan, dia mengharapkan pemerintah mempunyai peran strategis dengan membawa industri sawit memiliki nilai tambah yang tinggi.
Investor Daily hlm 7

Saleh Husin: Pentingnya Masyarakat Terlindungi Layanan Asuransi


Managing Director Sinar Mas Saleh Husin mengatakan pentingnya masyarakat terlindungi oleh layanan asuransi yang menyeluruh. Utamanya mengantisipasi dampak Covid-19 yang masih melanda. “Karena siapapun dapat terinfeksi dengan imbas yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sebagaimana sempat saya alami sebelumnya,” kata Saleh dalam keterangannya, Jumat (15/10/2021). Mantan Menteri Perindustrian itu mengaku dirinya sudah sangat mengedepankan protokol kesehatan dalam keseharian dan sejak lama bergaya hidup sehat. Namun perokes ketat tidak menjamin seseorang tidak terinfeksi. “Siapapun dan apapun situasinya, jangan tinggalkan prokes, lengkapi vaksinasi dan lindungi diri dengan asuransi yang memberikan layanan terintegrasi seperti SIMAS Covid-19,” ujarnya. Direktur PT Asuransi Sinar Mas Dumasi M M Samosir menuturkan SIMAS Covid-19 adalah asuransi yang menyediakan perlindungan khusus biaya perawatan Covid-19. Ia menilai bermutasinya virus Corona, menyebabkan pandemi Covid-19 ini sulit dipastikan kapan berakhir. “Data rumah sakit membuktikan bahwa perawatan pasien Covid-19 membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Asuransi dapat melindungi konsumen dari risiko finansial akibat tingginya biaya perawatan tersebut,” kata Dumasi.
Tribunnews, Antara, CNBC Indonesia, Berita Satu, Media Indonesia hlm 10, Rakyat Merdeka hlm 10

Pandemi, Sinar Mas Land Hadirkan Drive-Thru Service


Perusahaan properti, Sinar Mas Land menghadirkan drive-thru service melalui aplikasi OneSmile, layanan yang memudahkan konsumen BSD City, Tangerang Selatan dalam mengurus berbagai kebutuhan secara digital di antaranya pengambilan dan penyerahan dokumen, serah terima kaveling, serta layanan informasi lainnya. "Pelanggan kini dapat membuat janji kedatangan ke Gedung Sinar Mas Land Customer Care melalui aplikasi OneSmile. Saat kedatangan, pelanggan akan bertemu petugas frontliner dengan tetap berada di kendaraan baik mobil maupun motor,” kata Managing Director Customer Service & MICE, Sinar Mas Land, Alim Gunadi, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sabtu (16/10/2021). Layanan ini bertujuan memberikan kemudahan pelanggan yang memiliki unit di BSD City baik rumah, apartemen, kaveling, dan ruko pada saat melakukan booking. "Layanan ini mencakup pengambilan dan penyerahan dokumen seperti pengambilan stiker izin renovasi, berita acara serah terima (BAST), izin mendirikan bangunan (IMB), kunci unit, pajak bumi dan bangunan (PBB), hingga dokumen akta jual beli (AJB)," kata Alim. Dia berharap kehadiran layanan Sinar Mas Land Drive-Thru Service akan memperkuat posisi Sinar Mas Land menjadi ikon service excellent dalam industri properti di Indonesia
Berita Satu, Kontan

Sinar Mas Land Berikan Pelatihan dan Pendampingan Intensif Kepada Pelaku UMKM


Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi dan peran yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sinar Mas Land melalui Tim Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bumi Serpong Damai Tbk menyadari peran penting tersebut. Guna mewujudkan hal itu, perusahaan kemudian membangun UMKM dengan memberikan pelatihan dan pendampingan usaha secara intensif. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab perusahaan di bidang ekonomi melalui Small, Medium, Large (SML) UMKM Center. Sebanyak 50 pelaku UMKM binaan CSR PT BSD Tbk mengikuti pelatihan batch ke 1 yang diselenggarakan setiap minggu sejak Februari-Juli 2021 lalu. Setelah mengikuti pelatihan, para pelaku UMKM tersebut kemudian mendapat pendampingan melalui Klinik SML UMKM Center yang dimulai pada Juli-September 2021. Sebagai bentuk evaluasi terakhir, para peserta diwajibkan untuk membuat tugas akhir atas proses pengembangan usahanya. Sidang ujian tugas akhir dilaksanakan pada Sabtu (16/10) di SML UMKM Center, Jl. Palem Anggur Nomor 1, Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.
Kabar 6

Langkah BSDE Menuju Zona Hijau


Potensi kenaikan pendapatan dari penjualan properti dan rencana melebarkan sayap ke bisnis pangkalan data dinilai bakal mengokohkan kinerja PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE). Katalis itu membuka jalan bagi BSDE untuk melaju ke zona hijau pada akhir tahun ini. Analis MNC Sekuritas Muhamad Rudy Setiawan memperkirakan emiten dengan kode saham BSDE ini akan makin diuntungkan dari sisi prapenjualan dengan kemungkinan stimulus pajak untuk sektor properti dilanjutkan hingga tahun depan. Per akhir semester I/2021, BSDE membukukan pendapatan prapenjualan senilai Rp4,5 triliun atau naik 39,20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Marketing sales tersebut didominasi oleh segmen residensial yang berkontribusi sebesar 67% dari total prapenjualan. “Pengembangan di Jabodetabek akan tetap menjadi fokus BSDE, mengingat minat publik masih tinggi di area ini,” tulis Rudy dalam riset terbaru yang dipublikasikan lewat Bloomberg, dikutip Minggu (17/10). Sebagai tambahan, imbuh Rudy, BSDE juga menjadi salah satu perusahaan properti yang siap menggarap lahan di ibu kota baru karena perseroan memiliki 270 hektare (ha) landbank di Balikpapan dan 245 ha di Samarinda. Analis NH Korindo Sekuritas Ajeng Kartika Hapsari mengingatkan walaupun bisnis BSDE dalam tren positif tetapi terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi batu sandungan. Dia menyebutkan penghentian stimulus PPN untuk sektor properti dari pemerintah, potensi kenaikan suku bunga, dan pengetatan PPKM menjadi beberapa tantangan bisnis BSDE ke depannya. Sejauh ini, Ajeng masih optimistis BSDE bakal mampu meraih target marketing sales senilai Rp7 triliun atau bahkan lebih.
Bisnis Indonesia hlm 13, Bisnis Indonesia

Nasib Berliku Smartfren, dari Tangan Hary Tanoe ke Sinar Mas Group


Kerap menyatakan terbuka dengan banyak kemungkinan kolaborasi, namun PT Smartfren Telecom Tbk belum melakukan kesepakatan anyar hingga sekarang. Hal ini terkait kabar perusahaan di bawah Sinar Mas Group tersebut bakal mendapat suntikan modal dari raksasa teknologi Tiongkok, Alibaba Group, maupun aksi merger dengan PT XL Axiata Tbk. Sebelumnya, beredar di kalangan pelaku pasar saham bahwa perusahaan milik taipan Jack Ma, Alibaba berminat membeli saham perusahaan akhir tahun ini. Smartfren juga dikabarkan bakal merger dengan operator nasional, XL Axiata untuk mempertahankan posisinya menghadapi PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Terkait informasi masuknya Alibaba sebagai investor Smartfren, Direktur Smartfren Antony Susilo mengatakan belum ada kesepakatan yang bisa disiarkan. "Sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan mengenai hal ini yang bisa diumumkan kepada publik," kata Antony dalam keterbukaan informasi, Rabu (13/10). Sementara itu, mengenai kabar merger dengan XL Axiata, Antony mengatakan Smartfren terbuka untuk berkonsolidasi dengan pelaku industri lain untuk efisiensi operasional. Sehingga, dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. "Jika dapat berkolaborasi dengan investor global, diharapkan akan membuka kesempatan untuk berkembang lebih pesat," ujarnya.
Katadata

Mengapa Kebun Sawit Ilegal Menjamur?


Okupansi besar-besaran tanaman sawit pada kawasan hutan sebenarnya telah lama menjadi sorotan banyak lembaga. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan bergiliran mengeluarkan laporan tentang masalah yang sama pada 2016 dan 2019. KPK dalam kajian bertajuk “Sistem Pengelolaan Komoditas Kelapa Sawit” menyimpulkan masifnya perambahan kawasan hutan ini dipicu sistem pengendalian perizinan perkebunan sawit yang tak memadai dan tak akuntabel. Selain tak bisa memaksa pelaku usaha patuh, perizinan perkebunan sawit yang karut-marut menjadi ladang basah bagi tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dan korporasi. Setahun belakangan, topik kebun sawit di kawasan hutan kembali menghangat setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang sapu jagat yang disiapkan pemerintah untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja ini turut mengubah Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pendek kata, kebun-kebun sawit yang kadung dibangun di kawasan hutan kini bisa mengurus “pengampunan”. Mereka diberi waktu hingga November 2023 untuk memohon kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat melanjutkan bisnis sawit di kawasan hutan. GAR, Greenpeace Indonesia menyebut Undang-Undang Cipta Kerja sebagai puncak bencana terbesar dari akumulasi kegagalan hukum dalam melindungi kawasan hutan. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas mengatakan omnibus law menciptakan banyak area abu-abu yang bisa menyebabkan berbagai komitmen perlindungan hutan berjalan mundur. Dia curiga program pengampunan yang lebih longgar dalam undang-undang tersebut dilatarbelakangi kepentingan pemain-pemain raksasa bisnis sawit yang hendak menghapus pelanggaran selama ini.
Tempo, Tempo, Tempo, Tempo, Tempo

ESDM: Kelanjutan Program Biodiesel B40 Tunggu Insentif & Industri Siap


Kelanjutan rencana pengembangan program campuran solar dengan 40% fatty acid methyl ester (FAME) atau biodiesel 40 (B40) hingga kini belum ada kejelasan. Pasalnya, pemerintah belum juga menetapkan target waktu untuk melanjutkan kembali program ini setelah beberapa waktu lalu diputuskan ditunda. Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna mengatakan pihaknya hingga saat ini terus mengkaji implementasi dari program B40. Adapun kajian tersebut terkait kesiapan dari produsen mesin untuk menerima B40 dan memproduksi sesuai spesifikasi yang diharapkan. Pasalnya, semakin tinggi campuran bahan bakar nabati (BBN), maka spesifikasinya juga perlu ditingkatkan dan ketersediaan insentif. "Jadi belum diputuskan kapan. (Insentif) masih didiskusikan," ujarnya kepada katadata.co.id, Jumat (15/10). Sementara itu Kementerian ESDM mencatat realisasi serapan dari program mandatori B30 hingga September mulai menunjukkan peningkatan. Menurut dia realisasi penyaluran program B30 pada bulan itu telah mencapai 70% dari alokasi biodiesel sebesar 9,2 juta KL.
Katadata

Mengurangi Batu Bara dengan Cangkang Kelapa Sawit


Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) co-firing merupakan PLTU yang mencampurkan bahan bakar batubara dan biomassa (cangkang sawit). Kadar pencampuran cangkang sawit untuk PLTU berkisar 5-10 persen. Di Kalbar terdapat dua PLTU co-firing, yaitu di Kabupaten Sintang dan Sanggau. Manajer Unit Pelaksana Pengendali Pembangkitan (UPDK) Singkawang Ince Anjas, Selasa (12/10/2021), menuturkan, potensi bahan baku cangkang kelapa sawit untuk PLTU co-firing sangat besar di Kalbar. Pasokan cangkang sawit untuk PLTU co-firing bisa dibilang relatif aman. Sumber energi baru dan terbarukan dari cangkang kelapa sawit bisa menjadi solusi keandalan pasokan bahan bakar PLTU Sintang dengan kapasitas 3 x 7 megawatt (MW). Berdasarkan perkiraan sementara, misalnya penggunaan cangkang kelapa sawit 5 persen dan produksi kelapa sawit di Kalbar menggunakan produksi sekitar 2 juta ton, potensi energi dari cangkang sawit diperkirakan sekitar 83,33 juta kilowatt jam (kWh) per tahun atau setara 83 gigawatt jam (GWh) per tahun. ”Hanya saja, pasar cangkang sawit tidak hanya untuk PLN,” ujar Ince. Potensi cangkang kelapa sawit untuk energi jangka panjang di Kalbar besar. PLN perlu meyakinkan masyarakat bahwa PLN merupakan pasar terbaik cangkang sawit.
Kompas hlm D

Saham Properti Segera Bangkit


Kalangan industri maupun analis menilai properti mulai bangkit, ditandai dengan penjualan segmen hunian yang diproyeksikan melonjak 110% dari Rp 19 triliun tahun lalu menjadi Rp 40 triliun hingga akhir tahun ini. Kinerja yang melejit tersebut belum tercermin pada harga saham emitennya yang masih belum naik di tengah melajunya IHSG, karena sifat sektor ini biasanya paling cepat terpukul jika krisis dan paling belakangan pulih saat ekonomi membaik. Namun, investor kini mulai berminat mengoleksi saham-sahamnya sehingga akan segera mendorong harga menguat. “Secara tren di akhir tahun harga komoditas naik, dan biasanya saham-saham seperti properti dan real estate juga akan menyusul naik. Apalagi, kalau kita lihat sekarang para investor cenderung berbalik ke old economy, jadi saham Sektor Properties and Real Estate pasti ada peluang naik,” kata analis Samuel Sekuritas Olivia Laura kepada Investor Daily, pekan lalu. Pengamat properti Panangian Simanungkalit kepada Investor Daily, Minggu (17/10), mengatakan bahwa nilai kapitalisasi penjualan properti segmen residensial atau hunian pada tahun 2021 diperkirakan meningkat lebih dari 100%, dari Rp 19 triliun tahun lalu, menjadi sekitar Rp 40 triliun. Penjualan ini diperkirakan didominasi rumah tapak 80% atau sekitar Rp 32 triliun. Sedangkan untuk hunian apartemen nilai kapitalisasinya hanya sekitar 20% dari pasar residential, atau sekitar Rp 8 triliun tahun ini. Namun, angka itu sudah jauh lebih baik dari tahun lalu yang hanya sekitar Rp 4,5 triliun. Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan sebelumnya, sejak kebijakan insentif pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah baru diberlakukan pada Maret lalu, total penjualan properti telah menembus sekitar Rp 200 triliun hingga Juni 2021.
Investor Daily

Aksi Merger Dan Akuisisi Emiten Telekomunikasi Dinilai Positif


Aksi penggabungan usaha atau merger dan akuisisi (M&A) di sektor telekomunikasi kian ramai. Setelah merger PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) dan Hutchinson 3 Indonesia (H3I), kabar merger kembali datang dari PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN). Analis Reliance Sekuritas, Anissa Septiwijaya, menilai aksi M&A di sektor telekomunikasi ini direspons positif oleh pasar karena dapat memperkuat struktur bisnis. Ia juga menilai M&A dapat menjadi langkah efisiensi dalam rangka membuat ekosistem yang kuat. Selain itu, menurutnya dampak dari aksi korporasi ini juga bisa menyehatkan industrinya, karena dapat membuat persaingan di sektor telekomunikasi dapat mereda, sehingga menjadi lebih sehat. Para pengguna juga menurutnya bisa mendapatkan efek positif dari sisi harga maupun kualitas layanan. “Sebab industri telekomunikasi sendiri memang selalu dihadapi dengan persaingan yang ketat khususnya operator seluler yang selalu dihadapkan oleh tantangan perang harga,” kata Anissa kepada Kontan, Jumat (15/10). Maraknya M&A juga dinilai Anissa menjadi sentimen positif bagi emiten dan industrinya, terlebih di tengah kondisi industri yang sedang dalam pengembangan jaringan 5G, dan era digitalisasi dalam negeri.
Kontan hlm 5

Pemerintah Masih Upayakan Insentif Tambahan Untuk Hilirisasi Batubara


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mengupayakan insentif tambahan untuk hilirisasi batubara. Sebelumnya, pemerintah menerbitkan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi terkait sektor energi dan pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Salah satu yang diatur dalam regulasi tersebut adalah pemberian insentif royalti 0% untuk komoditas batubara yang digunakan dalam kegiatan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) alias hilirisasi batubara di dalam negeri. Staf Khusus menteri ESDM Irwandy Arif mengungkapkan selain insentif tersebut, saat ini pemerintah masih memproses sejumlah insentif lain. "Masih seperti yang lalu, yang sudah berlaku yang sudah ada di UU Nomor 3/2020 dan PP 96/2021. Yang lainnya masih berproses," kata Irwandy kepada Kontan.co.id, Minggu (17/10). Kontan.co.id mencatat, ada sembilan insentif yang akan diberikan pemerintah untuk mendorong proyek ini. Pertama, pemberian royalti hingga 0% untuk batubara yang diolah dalam skema gasifikasi. Kedua, formula harga khusus batubara untuk gasifikasi. Ketiga, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi.
Kontan, Kontan

Krisis Energi China, Ada Tanda-tanda Pasokan Batubara Diperkirakan Akan Meningkat


Jauhnya selisih antara pasokan dan kebutuhan batubara di China kemungkinan akan menciut dalam beberapa bulan mendatang. Asosiasi industri batubara melihat tanda-tanda peningkatan produksi dalam negeri dan impor batubara. Pemerintah China memprakarsai sejumlah langkah untuk meningkatkan pasokan batubara dalam beberapa bulan terakhir. Negara itu berupaya mengatasi kekurangan batubara yang telah menyumbang krisis listrik nasional dan mengganggu produksi di berbagai industri. Belakangan, muncul tanda-tanda bahwa upaya Beijing mulai membuahkan hasil. Produksi batubara harian oleh para penambang batubara yang dipantau oleh China Coal Transportation and Distribution (CCTD) naik 4,5% dalam 13 hari pertama selama Bulan Oktober. CCTD mengatakan kenaikan produksi Oktober itu dibandingkan dengan level rata-rata harian pada September. Adapun para penambang batubara yang dipantau oleh CCTD menyumbang lebih dari setengah produksi batubara China. Pekan lalu Biro Energi Nasional China mengatakan produksi batubara harian telah naik ke level tertinggi sejak Februari. Dari sejumlah langkah untuk meningkatkan pasokan batubara, sejak Juli Beijing menyetujui perluasan kapasitas penambangan di lebih dari 150 tambang.
Kontan

Kepatuhan Wajib Pajak, Magnet Kuat Tax Amnesty II


Program tax amnesty II atau Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PSWP), yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mendapat dukungan deras dari para pengusaha. Secara umum, kelompok pebisnis di Tanah Air menilai tarif program yang berlaku selama 1 Januari 2022—30 Juni 2022 di kisaran 6%—11% cukup menarik. Namun, tetap ada catatan bahwa pemerintah diminta menyediakan kemudahan mekanisme pelaporan serta jaminan kerahasiaan data sehingga PSWP berjalan efektif. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan banyak pelaku usaha yang belum berpartisipasi pada tax amnesty 2016 karena kurangnya pemahaman. Seiring dengan kepercayaan yang makin baik kepada pemerintah serta konsistensi penerapan program serupa 5 tahun silam, dia meyakini peluang partisipasi pebisnis dalam program ini sangat besar. “Kami juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran dunia usaha terkait dengan pentingnya program ini untuk memulihkan perekonomian Indonesia,” katanya kepada Bisnis, Minggu (17/10). Arsjad menambahkan program pengungkapan ini juga membuka ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan basis pajak sebagai bagian dari reformasi perpajakan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Jika berjalan efektif, potensi sumbangsih program ini terhadap penerimaan negara cukup besar. Berdasarkan penghitungan Bisnis, dengan asumsi tarif di atas, potensi penerimaan mencapai Rp27,06 triliun—Rp49,61 triliun. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meyakini rendahnya tarif yang diberlakukan akan menjadi magnet bagi wajib pajak untuk terlibat di dalam program PSWP, terutama pelaku usaha yang belum berpartisipasi di dalam tax amnesty 2016. “Tarifnya sudah tepat. Ini akan menarik bagi wajib pajak yang belum mengikuti tax amnesty 2016 karena berbagai faktor. Mereka memiliki kesempatan ,” kata Hariyadi.
Bisnis Indonesia hlm 1

Pelonggaran Sanksi Pemeriksaan Pajak: Kepatuhan Jadi Taruhan


Keringanan sanksi administrasi ini mencerminkan bahwa pemerintah hanya berharap pada kepatuhan sukarela wajib pajak ketimbang memaksimalkan mekanisme penagihan piutang yang ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur sanksi pemeriksaan dan sanksi atas wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) hanya mengacu pada bunga per bulan dan tarif sebesar 75%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pelonggaran besaran sanksi pada saat pemeriksaan dan sanksi dalam upaya hukum dilakukan untuk menciptakan aspek keadilan dan kepastian hukum. “Aturan ini memberikan gambaran mengenai sanksi yang lebih rendah. Tetapi tetap memberikan pencegahan terhadap berbagai upaya penghindaran pajak,” kata Menkeu, pekan lalu. Dia menambahkan, perubahan ini juga mengacu pada UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya dihapusnya Pasal 13A UU KUP yang mengakomodasi pengenaan sanksi administrasi sebesar 200%. Di satu sisi, keringanan sanksi ini memang mampu menciptakan keadilan hukum bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran di dalam kewajiban perpajakannya. Namun di sisi lain, pelonggaran ini membuka celah penghindaran dan berisiko menggerus tingkat kepatuhan wajib pajak yang sejauh ini masih belum memuaskan. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, tercatat hanya Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang mencatat tingkat kepatuhan memuaskan yakni mencapai 85,42% pada tahun lalu. Sementara itu lainnya terpantau sangat rendah, yakni Wajib Pajak Badan yang hanya 60,17% dan Wajib Pajak Orang Pribadi Nonkaryawan alias masyarakat kelas atas hanya 52,45% sepanjang tahun lalu.
Bisnis Indonesia hlm 11, Kompas hlm 9

Atasi Korupsi dan Dinasti Politik


Penangkapan Bupati Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Dodi Reza Alex Noerdin telah menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat korupsi. Dibutuhkan formula untuk mengatasinya. Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korups mengembangkan strategi penguatan integritas secara bertahap. Di sisi lain, untuk mengikis politik dinasti yang kerap berhubungan dengan korupsi kepala daerah, diperlukan modernisasi serta demokratisasi internal partai politik. Selain itu, perlu dihidupkan kembali aturan jeda calon kepala daerah yang berpotensi konflik kepentingan dengan petahana. Ayah Dodi, eks Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, oleh Kejaksaan Agung belum lama ini juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Sumsel tahun 2010-2019 yang merugikan keuangan negara Rp 433 miliar. Akhir Agustus lalu, KPK menangkap Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari dan suaminya, Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin, terkait dengan dugaan korupsi jual beli jabatan penjabat kepala desa. Kepala daerah lain yang terlibat korupsi dan dari produk dinasti politik adalah Gubernur Banten 2007-2017 Atut Chosiyah, Wali Kota Cimahi 2012-2017 Atty Suharti, Bupati Klaten 2016-2021 Sri Hartini, Bupati Banyuasin 2013-2018 Yan Anton Ferdian, Bupati Kutai Kartanegara 1999-2010 Syaukani Hasan Rais, dan Bupati Bangkalan 2003-2012 Fuad Amin.
Kompas hlm 2

OJK akan Lakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan tata kelola pinjaman online (pinjol) harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik mengingat telah ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian di dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut. Perputaran dana atau omzet dari pinjol juga telah mencapai Rp 260 triliun. Namun demikian, mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjol, maka Jokowi memberikan arahan yang sangat tegas dalam rapat yang membahas hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 15 Oktober 2021. Menurut Jhonny, Kementerian Kominfo sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021, telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Untuk tahun 2021 saja, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing. "Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius," ucap dia. Jhonny melanjutkan, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah tegas di lapangan berupa penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. Hal itu karena yang terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM. Di samping itu, Kominfo sendiri telah membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang secara berkala setiap bulan melakukan pertemuan untuk membicarakan pengembangan, peningkatan, dan pemutakhiran ruang-ruang digital dan transaksi-transaksi ekonomi digital, termasuk membicarakan terkait dengan pinjaman online dan penangkalan pinjaman online tidak terdaftar atau ilegal.
Kontan, Republika hlm 3

Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha


Perkembangan opini publik di media sosial sering kali tak terjadi secara alamiah. Sebagian percakapan, terutama terkait isu-isu yang menyangkut kepentingan publik, sering kali dimanipulasi pasukan siber. Namun, hanya segelintir pihak yang mampu menguasai pasukan siber karena biaya jasanya tak murah. Dikutip dari artikel berjudul ”Organisation and Funding of Social Media Propaganda” di laman InsideIndonesia yang ditulis oleh Direktur Center for Media and Democracy LP3ES sekaligus pengajar politik di Undip Semarang, Wijayanto, dan Profesor Antropologi Politik Komparatif di University of Amsterdam sekaligus peneliti senior di KITLV, Leiden, Ward Berenschot, pasukan siber menjadi alat bagi orang kaya dan penguasa di Indonesia untuk membela kepentingan mereka. Keberadaannya merusak kesetaraan politik. Elite politik yang berkuasa mempekerjakan pasukan siber untuk menangkis kritik dan meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sementara elite ekonomi mempekerjakan pasukan siber untuk menghasilkan dukungan publik terhadap kebijakan yang melayani kepentingan mereka, seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK. Salah satu penulis yang juga pengajar pada jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Wijayanto, dihubungi dari Jakarta, Jumat (15/10/2021), mengatakan, cengkeraman buzzer di tangan penguasa dan pengusaha bisa berdampak pada pembuatan kebijakan publik. Esensi dari kebijakan publik yang semestinya mendengarkan suara rakyat dan mengakomodasi suara itu, justru tidak akan didengarkan.
Kompas hlm B

Vaksin Booster Menunggu Rekomendasi Resmi WHO


Sejumlah negara sudah memberikan vaksin Covid-19 yang ketiga alias booster kepada warganya. Namun sejauh ini, pemerintah Indonesia masih belum memutuskan penggunaan vaksin booster tersebut, meski sempat ramai dibahas soal pelaksanaannya. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Siti Nadia Tarmizi menyebut untuk pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga (booster) pemerintah masih akan melihat rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). "Untuk dosis ketiga kami masih melihat bagaimana rekomendasi lebih lanjut dari WHO dan selesainya uji klinis," jelasnya kepada KONTAN, Minggu (17/10). Siti Nadia menyebut untuk saat ini pemerintah masih fokus kepada percepatan vaksinasi dosis satu dan dosis dua yang telah berjalan sejak Januari 2021 lalu. Langkah percepatan vaksinasi tersebut juga sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya potensi lonjakan kasus korona di akhir tahun ini. Untuk pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga, menurut Siti salah satu skenario yang akan digunakan pemerintah adalah pemberian vaksin gratis bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penerima bantuan ini merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kontan

KIIC Siapkan Lahan Baru Dengan Luas 105 Hektare Senilai Rp 1 Triliun (Kliping)



Back to top

Hanya untuk kalangan dalam
Keluhan atau masukan? Hubungi kami:
email info@sinarmas.org telepon +62 (21) 3925602