Paguyuban Sinar Mas Jambi Berikan Bantuan Kacamata Gratis dan Penyuluhan Sikat Gigi
Paguyuban Sinar Mas Jambi melakukan kegiatan Pemeriksaan mata dan pemberian Kacamata gratiis kepada murid dan guru di SDN 57/IX – Desa Tangkit, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Serta penyuluhan sikat gigi dan pemeriksaan gigi untuk anak TK sariputra kota Jambi, provinsi Jambi. Senin (26/9/22). Bersama dengan petugas dari Optik Ganesa – Jambi, relawan yang terdiri atas tim dari PT LPPPI, PT WKS, Bank Sinarmas, PT KDA, Asuransi Sinarmas, Sinarmas Securitas & Bank Sinarmas Syariah, melakukan pemeriksan mata untuk 271 orang murid dan 12 orang guru Sekolah Dasar. “Total sebanyak 29 orang anak dan guru yang harus memakai kacamata,” ungkap Hermawan. Hermawan selaku ketua Paguyuban Sinarmas Jambi berharap pemberian kacamata dan pemeriksaan mata serta penyuluhan sikat gigi dan pemeriksaan gigi untuk anak Ini dapat berdampak bagi anak-anak murid di kemudian hari. “Semoga para pelajar tetap semangat dan termotivasi untuk terus belajar demi masa depan yang lebih baik”, ucapnya. Paguyuban bersama drg. Milya Timeida, MARS dari klinik Milda Dental Care juga mengajarkan anak-anak TK Sariputra Kota Jambi tentang sikat gigi yang benar. “Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada siswa tentang tata cara sikat gigi yang benar, sehingga siswa tahu dan mampu memelihara kebersihan dan kesehatan dirinya sendiri dengan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari”, pungkasya.
Lintas Tungkal
Berita Sinar Mas
PT Puradelta Lestari Tbk, pengembang kawasan industri terpadu Kota Deltamas, membukukan kinerja kuat di semester I dengan meraih prapenjualan (marketing sales) sebesar Rp 995 miliar atau 55% dari target sepanjang tahun ini Rp 1,8 triliun. Penguatan diproyeksi berlanjut pada semester II-2022 seiring tingginya permintaan lahan data center yang memiliki margin besar karena harga jual yang tinggi. Tim riset RHB Sekuritas memaparkan, pihaknya bersama manajemen DMAS telah membahas prospek kawasan industri dan pembaruan bisnis terbaru, sehingga memutuskan meningkatkan pendapatan 2022-2023 sebesar 12%. Hal ini didasarkan pada kinerja keuangan yang kuat dari Puradelta Lestari dan kinerja penjualan pemasaran baru-baru ini yang sama kuatnya.
Investor Daily hlm 16, Kontan
Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) mengumumkan membuka Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Keperluan Penyelenggaran Jaringan Bergerak Seluler. Pembukaan ini diumumkan pada Agustus 2022.mTerkait adanya lelang tersebut, Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys menuturkan pihaknya kali ini tidak akan berpartisipasi. Hal ini dipastikan setelah Smartfren melakukan studi terlebih dulu.
"Kami sudah melakukan studi, karena itu merupakan spektrum baru dari kami yang sudah ada. Investasinya ternyata cukup besar. Dengan jumlah frekuensi 2x5 MHz dibandingkan investasi yang demikian besar, kami memandang untuk tidak ikut dulu," tuturnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (27/9/2022). Kendati demikian, Merza menuturkan, Smartfren tetap tertarik pada lelang frekuensi lain yang nantinya akan digelar oleh Kementerian Kominfo. Hanya terkait hal itu tentu perlu menunggu kebijakan pemerintah untuk melakukannya. Sebelumnya, Merza menuturkan, Smartfren berminat untuk mendapatkan spektrum frekuensi 2,1 GHz. Hal itu diungkapkannya beberapa pekan lalu.
Liputan 6
Kawasan elite BSD di Tangerang Selatan pekan lalu dilanda banjir di beberapa titik. Air sempat menggenangi area di depan perumahan Delatinos BSD pada Jumat (22/9/2022).
Sinar Mas Land selaku pengembang pun buka suara mengenai penyebab terjadinya banjir.
"Karena ada endapan yang cukup tinggi di tandon yang udah dibuat, dan itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah," kata Advisor President Office Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta kepada CNBC Indonesia, Selasa (27/9/22). Akibat kesalahan teknis itu, terjadi endapan yang membuat meluapnya air hingga memicu banjir. Ia pun menegaskan kesalahan yang terjadi bukan berasal dari kewenangan pengembang. "Jadi bukan kita lalai melakukan pembersihan saluran tapi larinya ke tandon. Tandon itu ada endapan yang tinggi, jadi di dalam sungai itu langsung naik meluap. itu harus dibersihkan dan itu harus dilakukan Pemerintah daerah," sebut Direktur PT Bumi Serpong Damai (BSD) itu. Laporan mengenai penyebab banjir pun sudah disampaikan kepada pemerintah daerah. Pengembang hanya bisa melaporkan persoalan yang terjadi.
CNBC Indonesia, CNBC Indonesia
Smartfren mengumumkan kolaborasi bersama Vidio untuk menghadirkan paket bundel bagi para pelanggan. Lewat kolaborasi ini, Smartfren menghadirkan bundel paket berlangganan untuk Vidio Diamond (EPL Mobile) dan Vidio Platinum (F1 All Screen) dengan harga lebih kompetitif.
Untuk paket bundel Vidio Diamond (EPL Mobile), pelanggan Smartfren bisa mendapatkannya dengan harga Rp 57.000. Dalam paket bundel ini, pelanggan bisa akses ke seluruh konten Vidio Premier Platinum, EPL selama 30 hari, termasuk kuota utama 2GB dan kuota malam 5GB.
Sementara untuk paket Vidio Platinum (F1 All Screen), Smartfren menawarkannya dengan harga Rp 40.000. Nantinya, pelanggan akan mendapatkan akses ke seluruh konten Vidio Premier Platinum, F1 selama 30 hari, serta kuota utama 2GB dan kuota malam 5GB.
Sebagai perbandingan, harga paket Vidio Diamond (EPL Mobile) reguler adalah Rp 59.000, sedangkan paket Vidio Platinum ditambah F1 reguler adalah Rp 49.000. Untuk itu, Chief Product & Service Strategy Smartfren Hermansyah Arifin menuturkan, paket ini memungkinkan pelanggan mendapat konten premium dengan harga terjangkau.
Liputan 6, Merdeka
Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys berseloroh bahwa pihaknya tidak perlu repot-repot menghapus layanan 3G di saat operator seluler tetangga masih berkutat bagaimana caranya mematikan jaringan seluler generasi ketiga tersebut.
"Smartfren adalah satu-satunya operator yang jaringannya 100% itu 4G, nggak punya 2G, nggak punya 3G. Sementara operator lain masih sibuk sekarang mau phase out 3G, mau phase out 2G, nggak gampang dan Smartfren tidak melakukan itu sekian tahun lalu," tutur Merza di kantor Smartfren, Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Sebagai informasi, Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat Ooredoo Hutchison terus mencari cara dan strategi untuk mematikan layanan 3G. Mereka menargetkan pada akhir tahun ini jaringan tersebut dimatikan. Sebelumnya juga, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meminta kepada operator seluler agar mematikan sinyal 3G, yang nantinya frekuensi tersebut dipakai untuk pengembangan 4G.
Dengan hanya mengoperasikan jaringan 4G, Merza melanjutkan, Smartfren dapat memberikan layanan yang optimal kepada para pelanggannya saat berselancar di dunia maya.
"Hal inilah yang mungkin kita perlu sadari semua bahwa dengan 100% nonton video nikmatnya bukan main," ucapnya.
Hal itu yang menjadi dasar Smartfren dengan menjalin kerja sama dengan platform video on demand, Vidio, dengan menawarkan paket bundling harga terjangkau dan bonus kuota ketika menikmati streaming Liga Inggris, Liga 1, hingga tayangan Formula 1 (F1).
Detik.com
Agribisnis & Pangan
Harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) berpotensi melemah hingga ke level 3.000 per ton seiring dengan kenaikan produksi yang tidak diba-rengi dengan pemulihan permintaan. Berdasarkan data dari Bursa Malaysia pada Selasa (27/9) siang, harga CPO kontrak pengiriman pada Desember telah turun US$746 per ton ke level 3.437 ringgit per ton.Komisaris Utama PT HFX Inter-nasional Berjangka, Sutopo Widodo mengatakan koreksi harga CPO hingga ke bawah level 3.500 ringgit per ton disebabkan oleh pasar yang terbebani oleh sentimen peningkatan produksi. Seiring dengan hal tersebut, Sutopo memprediksi harga CPO dapat terko-reksi hingga ke level 3.000 ringgit per ton. “Kami proyeksi range harga CPO hingga akhir 2022 pada 3.000 hingga 4.000 ringgit per ton,” jelasnya , Selasa (27/9). Sutopo memprediksi koreksi harga CPO berlanjut pada sisa tahun ini. Prospek harga CPO dibebani oleh musim panen yang akan berimbas pada kenaikan produksi. Di sisi lain, tingkat permintaan belum terlihat akan pulih akibat potensi resesi global. “Sementara itu, permintaan di pasar nabati juga tengah menurun karena perlambatan ekonomi global,” tuturnya. Penurunan harga ditopang oleh ekspektasi kenaikan pasokan CPO dari Indonesia dan Malaysia.
Bisnis Indonesia hlm 14, CNBC Indonesia
Komoditas kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain sebagai komoditas penghasil devisa terbesar, kontribusinya pada perekonomian nasional relatif sangat besar dan luas.
"Mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan wilayah, alih teknologi, aliran masuk investasi hingga kontribusinya sebagai salah satu kekuatan andalan dalam penerimaan pendapatan pemerintah daerah dan pusat," kata H. Johan Rosihan, S.T, Anggota Komisi 4 DPR RI.
Hal itu disampaikanya saat tampil sebagai Keynote Speaker (Pembicara Kunci) pada acara Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik 2022 di Sumbawa Besar, 18 September 2022. Acara itu dilaksanakan oleh Jaringan Indonesia Muda (JIM) selaku penyelenggara bersama Komisi IV DPR RI dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Rosihan menjelaskan kesinambungan produksi kelapa sawit Indonesia sangat menjanjikan. Sejak tahun 2006, Indonesia telah menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, yang memiliki peranan penting dalam memasok dan memenuhi permintaan minyak nabati di tingkat global.
Permintaan kelapa sawit global terus meningkat walaupun dalam kondisi adanya kampanye negatif terhadap produk minyak sawit atau CPO maupun produk-produk turunannya. Dari sisi penawaran, ketersediaan lahan, tenaga kerja dan teknologi budi daya juga sangat mendukung.
Suara.com
Saat ini Indonesia masih menjadi negara paling maju dalam menerapkan pencampuran Bahan Bakar Nabati atau BBN jenis biodiesel. Dengan rencana implementasi B40, Indonesia menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan BBN jenis biodiesel.
Dikutip dari kantor berita Antara, selain mendukung kontribusi energi terbarukan pada bauran energi nasional, implementasi B40 akan berdampak positif dalam beberapa hal. Sepertj penghematan devisa akibat menurunnya impor minyak solar, peningkatan nilai tambah CPO, membuka lapangan pekerjaan, serta menurunkan emisi gas rumah kaca.
Untuk program B30 pada 2022, ditargetkan dapat disalurkan biodiesel lebih dari 10 juta kiloliter, yang dapat menghemat devisa sebesar 7,82 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Juga penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26,95 juta ton CO2e serta membuka lapangan kerja bagi lebih dari 1,2 juta orang, baik pekerja on farm maupun off farm.
Dalam rencana implementasi, BBN diuji secara road test yang dilaksanakan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas. Pelaksanaannya melibatkan Balai Besar Survei dan Pengujian Kementerian EBTKE serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui pendanaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Untuk bahan bakar B0 dan HVO disediakan PT Pertamina Grup (PT Kilang Pertamina Internasional) dan B100 oleh Aprobi.
Suara.com
Jaksa penuntut umum (JPU) telah menghadirkan saksi untuk lima terdakwa dalam persidangan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan Persetujuan Ekspor (PE) minyak sawit mentah (CPO).
Sejauh ini, saksi yang dihadirkan dinilai belum bisa membuktikan adanya manipulasi DMO dan kerugian negara.
Salah seorang saksi Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Farid Amir misalnya menjelaskan perusahaan-perusahaan tersebut telah memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri. Sehingga mendapatkan izin ekspor.
Praktisi hukum Hotman Sitorus mengatakan jika proses pengurusan PE CPO telah sesuai dengan prosedur, maka dugaan korupsi dalam pengurusan PE CPO tidak terpenuhi.
Ia menjelaskan, dalam setiap pidana korupsi, setidaknya harus ada unsur; Perbuatan melawan hukum, Kerugian Keuangan Negara atau Kerugian Perekonomian Negara, dan Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
“Tanpa ada perbuatan melawan hukum maka tidak ada korupsi. Tanpa ada kerugian keuangan negara juga tidak ada korupsi. Tanpa ada memperkaya diri sendiri atau orang lain juga tidak ada korupsi. Ketiga unsur haruslah diuraikan secara jelas dan terang dan kemudian dibuktikan di depan pengadilan,” jelas Hotman melalui keterangan tertulis, Selasa (27/9).
Kontan
Ekonomi
Cost of living crisis atau krisis biaya hidup global dapat menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Hal itu bisa terjadi lantaran daya beli masyarakat global, terutama di negara-negara tujuan utama ekspor RI, turun. Hasil jajak pendapat Ipsos, perusahaan riset pasar dan konsultansi multinasional Perancis untuk Forum Ekonomi Dunia (WEF), menunjukkan, satu dari empat orang mengalami kesulitan keuangan di 11 negara maju. Mereka berencana mengurangi biaya makan, listrik, dan pemanas. Mereka juga mengurangi bersosialisasi di kafe atau tempat makan serta menunda keputusan pembelian-pembelian besar. Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Selasa (27/9/2022), mengatakan, krisis biaya hidup merupakan cerminan penurunan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Krisis itu menurunkan daya beli sehingga permintaan turun. ”Ekspor RI pada saat itu tumbuh minus 15 persen secara tahunan. Kemudian, pada triwulan II-2022, perekonomian AS tumbuh minus 0,9 persen sehingga impornya diperkirakan terkontraksi minus 9 persen. Hal ini pasti akan berpengaruh pada penurunan ekspor Indonesia ke negara tersebut,” ujarnya.Menurut Dendi, penurunan permintaan itu akan dibarengi dengan penurunan harga komoditas global dan kebijakan moneter kontraktif. Hal itu juga dapat memengaruhi penurunan nilai ekspor Indonesia. Penurunan harga komoditas global akan menyebabkan Indonesia tidak lagi mendapatkan windfall atau durian runtuh. Adapun kebijakan moneter kontraktif, seperti menaikkan suku bunga acuan, akan semakin menekan harga komoditas. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kementerian Perdagangan Kasan Muhri menilai masih ada peluang bagi Indonesia untuk menjaga ekspor agar tidak tergerus lebih dalam di tengah krisis biaya hidup masyarakat global. Indonesia masih bisa mengekspor komoditas primer yang dibutuhkan masyarakat, bahkan bahan baku utama yang dibutuhkan oleh kalangan industri di negara-negara yang tengah mengalami krisis.
Kompas hlm 1 dan 15, Bisnis Indonesia hlm 1, Investor Daily hlm 6, Kompas hlm 9, Koran Tempo
Energi
PT PLN (persero) membatalkan program pengalihan kompor elpiji 3 kg ke kompor listrik. Langkah itu dilakukan guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. PLN juga memastikan tarif listrik tidak naik. Penetapan tarif listrik itu telah diputuskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, PLN memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 volt ampere (VA). Daya listrik 450 VA juga tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk setiap golongan. PLN terus berkomitmen menjaga pasokan listrik yang andal serta mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat. Selama periode 2016-2021, negara hadir bagi masyarakat dengan penyertaan modal negara (PMN) kepada PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan sebesar Rp40 triliun, khususnya di kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Selain itu, disalurkan stimulus sebesar Rp24,3 triliun untuk masyarakat dalam upaya mengurangi beban ekonomi di tengah pandemi covid-19. Selama 2017-2021, juga diberikan subsidi sebesar Rp243 triliun dan kompensasi sebesar Rp94 triliun agar masyarakat tetap memperoleh listrik dengan tarif terjangkau dalam rangka menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Media Indonesia hlm 1, Investor Daily hlm 1
Finansial
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan Indonesia mulai melangkah untuk menggunakan inisiatif pasar karbon sebagai alternatif pembiayaan bagi sektor riil. Potensi penyerapan karbon tersebut, lanjutnya, belum termasuk potensi yang bisa diserap mangrove dan potensi penyerapan karbon lainnya yang lebih besar. Berdasarkan angka tersebut, kata dia, Indonesia bisa menghasilkan sebanyak US$565 miliar hanya dari perdagangan karbon. Mahendra menyampaikan sebagai salah satu kebijakan pemerintah, penetapan harga karbon sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim karena pemerintah dapat memberikan insentif untuk mendorong pengurangan emisi dan disinsentif bagi yang memproduksi emisi lebih dari batas yang ditoleransi. Begitu juga dengan Indonesia yang telah menetapkan keputusan presiden tentang nilai ekonomi karbon yang mengatur pelaksanaan penetapan harga karbon melalui beberapa mekanisme, salah satunya perdagangan karbon ke pasar karbon. Lebih lanjut Mahendra menegaskan OJK siap mendukung inisiatif yang telah ditetapkan Nationally Determined Contribution (NDC) dengan menyiapkan mekanisme pengawasan yang sesuai. Ia pun meminta seluruh stakeholders terkait saling bergandengan tangan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Inisiatif perdagangan karbon akan dilakukan secara langsung atau melalui pasar karbon, tetap sejalan dengan semangat transisi menuju keberlanjutan. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan penjualan obligasi berwawasan lingkungan atau green bond di Indonesia tidak dihargai. Meskipun demikian, Royke menegaskan BNI akan tetap menjalankan penerbitan green bond. Hal itu dilakukan untuk mempersiapkan pertumbuhan ekonomi hijau ke depannya.
Media Indonesia hlm 11
Industri
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Yayasan Dharma Bakti Astra dan pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) menggelar Workshop Roadshow to Exhibition dengan tema Sharing Key Success Menjadi Supplier OEM untuk membekali Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar siap menjadi supplier Original Equipment Manufacturer (OEM) dan masuk dalam rantai pasok industri besar, khusus sektor otomotif. "Lewat workshop, kami ingin mendorong peningkatan kompetensi dan akses IKM ke pasar yang lebih luas," terang Wakil Ketua Umutn Kadin Bidang Perindustrian Bobby Gafur Umar di Menara Kadin, Jakarta, Senin (26/9). Dilanjutkannya, dengan sinergi yang lebih besar antara IKM dengan perusahaan besar. Dan, menggandeng lembaga pembiayaan untuk meningkatkan permodalan, IKM akan mampu meningkatkan kompetensinya. Dengan begitu, IKM bisa masuk ke dalam rantai pasokan suku cadang industri otomotif. Bahkan bisa menjadi pemasok OEM bagi industri otomotif di dalam negeri yang pasarnya sangat besar.
Rakyat Merdeka hlm 9
Pemerintah sudah menggelar sejumlah kebijakan, salah satunya adalah menelurkan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135 tahun 2021 tentang tarif sanksi ketentuan pelanggaran devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Ketentuan ini dibuat sebagai aksi terhadap korporasi yang melanggar ketentuan DHE.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, penerapan aturan tersebut mulai membuahkan hasil. Tercatat ada sejumlah korporasi di berbagai bidang yang melanggar ketentuan DHE, baik itu korporasi dibidang pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. "Dari keempat sektor tersebut, yang paling dominan adalah pertambangan dan perkebunan," katanya. Sayang, Nirwala tidak merinci hasil dari sanksi korporasi yang melanggar ketentuan devisa hasil ekspor.
Berdasarkan aturan tersebut, terdapat tarif sanksi ketentuan pelanggaran DHE SDA.
Pertama, dalam hal eksportir tidak menempatkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dalam jangka waktu yang ditentukan, eksportir dikenakan pungutan berupa denda sebesar 0,5% dari nilai DHE SDA. Penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sendiri dilaksanakan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan pabean ekspor. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat pihaknya sudah mengantongi sanksi administratif Rp 6,4 miliar dari ekportir yang melanggar.
Kontan hlm 2
Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI berharap sektor swasta dapat turut mendorong pelaksanaan gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) lewat berbagai inisiatif program.
"Kami harapkan program dari swasta ikut membantu kami, saling bahu-membahu, mendorong sekolah untuk melaksanakan gerakan PBLHS yang salah satu fokusnya adalah pengelolaan sampah secara mandiri," kata Kepala Pusat Pengembangan Generasi KLHK Cicilia Sulastri kepada wartawan di Sukabumi, Jawa Barat, Selasa.
Sebagai informasi, gerakan PBLHS diinisiasi oleh KLHK untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah agar menerapkan perilaku yang ramah lingkungan secara berkelanjutan. Sekolah yang berhasil dalam melaksanakan gerakan PBLHS kemudian akan meraih Penghargaan Adiwiyata.
Cicilia mengatakan bahwa hingga saat ini, sebanyak 27 ribu sekolah dari jenjang SD, SMP, dan SMA/sederajat yang telah menerima Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Penghargaan Adiwiyata Mandiri.
Menurut Cicilia, jumlah penerima penghargaan tersebut masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah sekolah yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Antaranews
Pertambangan
Indonesia sudah memulai migrasi dari penggunaan bahan bakar fosil menuju energi baru terbarukan yakni listrik. Tapi, bukankah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kita masih memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakar untuk memproduksi listrik?
Hal ini langsung dijelaskan oleh Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Deendarlianto dalam 'Eureka! Edisi 9: Selamat Tinggal BBM', Senin (26/9/2022). Menurut penjelasan Profesor Deen, memang, saat ini sistem kelistrikan nasional Indonesia masih disokong oleh PLTU yang bahan bakarnya berasal dari batu bara. Akan tetapi, harus kita ingat bahwa Indonesia sebenarnya sudah ada skenario untuk berpindah ke energi baru dan terbarukan 100%. Namun ini dilakukan bertahap.
"Ketika 2014 pemerintah mendorong tumpuan energi menggunakan batu bara harapannya industrialisasi bisa tumbuh. Tapi pertumbuhan industrialisasi di bawah pertumbuhan energi. Anyway, dengan adanya PP 79 2014, kemudian ada target net zero emission, kita bisa, berdasarkan skenario, menggantikan fosil secara penuh di tahun 2060. Dan, menuju itu, kita berada dalam era transisi energi," jabar Profesor Deen.
Dalam masa transisi, sudah ada hasil yang perlahan tapi pasti didapatkan. Salah satunya adalah pengurangan pemakaian batu bara sebanyak 5% per tahunnya dan naik hingga 15% per tahunnya. Dengan begitu, pemakaian energi fosil saat ini dan ke depannya sebenarnya akan cukup jauh berkurang.
Detik.com
Hilirisasi industri sumber daya alam (SDA) disebut sebagai salah satu faktor pendorong perekonomian Indonesia saat ini. Karena itu, pemerintah telah melakukan pelarangan ekspor barang mentah, yaitu nikel. Kebijakan itu akan dilanjutkan dengan pelarangan ekspor bauksit pada 2022 dan timah pada 2023. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan pelarangan tersebut merupakan upaya agar hilirisasi dilakukan di dalam negeri. Tujuannya ialah memberikan nilai tambah yang tinggi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Bahlil mencontohkan langkah PT Freeport Indonesia (PT FI) membangun industri pengolahan dan pemurnian (smelter) terbesar di dunia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, patut diapresiasi. Menurutnya, kemampuan Indonesia dalam pengelolaan tambang kelas dunia itu akan memberikan bargain (daya tawar) posisi di mata dunia. Bahlil menjelaskan saat ini hilirisasi industri di Indonesia sudah di jalur yang benar. Ia mengungkapkan pada 2017 lalu, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mencapai US$18 miliar dan pada 2021 masih tercatat defisit sebesar US$2,5 miliar. Pemerintah, lanjut dia, juga melakukan sejumlah upaya untuk mendorong hilirisasi mineral, antara lain dengan melakukan penataan ekspor dan menebar insentif investasi.
Media Indonesia hlm 3
Politik
Disahkannya Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI periode 2022—2027 dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melengkapi jajaran kader partai politik (parpol) pada lembaga auditor eksternal itu.
Supit merupakan kader senior Parta Golkar. Nama lain di BPK yang juga kader parpol adalah Pius Lustrilanang dari Partai Gerindra (Anggota VI BPK), Achsanul Qosasi dari Partai Demokrat (Anggota III BPK), Daniel Lumban Tobing dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan (Anggota II BPK), dan Isma Yatun kader PDI Perjuangan sebagai Ketua BPK.
Secara total lima dari sembilan dari Anggota BPK berasal dari parpol yang sempat menduduki jabatan sebagai Anggota DPR RI. Kendati dipenuhi oleh mantan kader aktif parpol, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada BPK untuk membantu pembenahan tata kelola keuangan negara yang cukup rentan. “Upaya mencegah kerugian negara tantangannya sangat berat karena reformasi birokrasi terutama dalam pengelolaan anggaran masih sangat lemah, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah,” kata Puan, Selasa (27/9). Figur berlatar belakang politikus memang memiliki hak untuk menjabat sebagai Anggota BPK, sebagaimana tertuang dalam UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pengajar Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Ferdian Andi berpendapat, masuknya kader partai politik merupakan konsekuensi dari longgarnya UU No. 15/2006. “Harusnya ada batas minimal berapa tahun seseorang bekas anggota parpol, baru diperkenankan mendaftar sebagai anggota BPK,” ujar Ferdian kepada Bisnis, belum lama ini.
Bisnis Indonesia hlm 11
Properti
Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Hari Gani mengatakan industri properti kembali menghadapi ancaman penurunan kinerja akibat kondisi makroekonomi, padahal industri properti komersial pada tahun ini baru saja bangkit dari tekanan pandemi Covid-19.Untuk suku bunga deposit facility naik menjadi 3,5% dan suku bunga lending facility naik menjadi 5%. “Kenaikan suku bunga ini tidak langsung menyebabkan kenaikan bunga KPR, perlu waktu sekitar 6 bulan. Kelihatannya dampaknya terasa mungkin di awal tahun depan,” katanya, Selasa (27/9). Saat ini, yang paling dikhawatirkan developer untuk sektor properti adalah terjadinya resesi pada tahun depan. Di sisi lain, dia melihat sektor properti tahun ini terus tumbuh positif dan tidak akan mengalami kemunduran. Alasannya, pasar properti yang masih beragam. Hari menerangkan, ada dua konsumen yang mendominasi pasar properti selama ini, yaitu end user dan market investor. Menurutnya, pertumbuhan properti akan terdorong oleh keduanya karena properti meru-pakan salah satu instrumen aset yang terbaik. Melihat kondisi ekonomi yang tidak pasti, imbuhnya, pengembang juga beberapa waktu ke belakang terbantu dengan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditang-gung pemerintah (PPN DTP) yang berakhir pada September 2022. Adapun, Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti (PSPI), Panangian Simanungkalit menyebut kenaikan BI7DRR 75 basis poin pada tahun ini tidak akan terlalu berdampak pada penjualan rumah karena bank dan pengembang menyi-apkan skema kerja sama untuk memberi kompensasi kepada calon pembeli properti.Penjualan rumah pun diteropong bakal terus tumbuh di tahun-tahun mendatang, karena KPR merupa-kan salah satu bisnis yang paling menguntungkan bagi perbankan.
Bisnis Indonesia hlm 3, Bisnis Indonesia
Teknologi
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berjualan di lokapasar per Juni 2022 telah mencapai 19 juta. Dari jumlah ini, hampir 90 persen di antaranya merupakan UMKM pedagang atau reseller, baik produk dalam maupun luar negeri. Menjadi ironi pula karena sebagian besar barang yang dijual merupakan produk impor.
Hal ini mengemuka dalam diskusi hibrida ini bertajuk ”Menilik Peluang Transformasi Digital Sektor UMKM untuk Akselerasi Perekonomian Nasional”, Selasa (27/9/2022), di Jakarta. Diskusi ini diselenggarakan oleh harian Kompas dan Lazada Indonesia. ”Apabila ditelaah lebih dalam, kebanyakan barang yang dijual reseller itu sebenarnya adalah buatan luar negeri alias impor. Siapa pun (warga) memiliki hak berbisnis di lokapasar. Kami tidak bisa mencegah kemunculan para reseller itu, tetapi kami dorong agar mereka lebih banyak menjual barang buatan lokal,” ujar Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Kementerian Koperasi dan UKM Temmy Satya Permana dalam forum tersebut. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyepakati perlunya revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kementerian Koperasi dan UKM mengusulkan agar setiap barang yang dijual di lokapasar wajib disertai asal negara yang memproduksi. Revisi Peraturan Mendag No 50/2020 juga diharapkan mampu melindungi konsumen hingga produsen UMKM dalam negeri
Kompas hlm 10, Bisnis Indonesia hlm 7