Konsensus Pilar 2 OECD, Fasilitas Tax Holiday Bakal Pupus
Skema insentif fiskal untuk menarik investor berbentuk tax holiday bakal dihapus. Pemerintah beralasan kebijakan itu dalam rangka merespons konsensus Pilar 2: Global Anti Base Erosion Organisation for Economic Cooperation and Development.
Republik Indonesia dan 135 yurisdiksi lainnya telah sepakat untuk menerapkan global minimum tax atau pajak penghasilan (PPh) minimum dengan tarif sebesar 15% bagi korporasi yang mengantongi pendapatan di atas 750 juta euro pada 2023. Dengan kesepakatan itu, seluruh negara termasuk Indonesia wajib menerapkan tarif PPh badan minimal sebesar 15% pada 2 tahun mendatang. Sejalan dengan disepakatinya konsensus Pilar 2 itu, fasilitas insentif pembebasan pajak penghasilan atau tax holiday tidak lagi relevan diterapkan oleh pemerintah. Bila Indonesia tetap memberikan fasilitas tersebut atau menetapkan tarif pajak korporasi di bawah 15%, pemerintah kehilangan potensi penerimaan dari perusahaan. Singkat kata, tax holiday tidak akan memberikan keuntungan bagi investor asing maupun Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, fasilitas ini justru memberikan tambahan penerimaan bagi yurisdiksi domisili perusahaan induk. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Robert Leonard Marbun mengatakan pemerintah telah meracik formula yang tepat untuk mendorong investasi asing tanpa melanggar kesepakatan komunitas global. “Kami sudah diskusi dengan Kementerian Keuangan untuk formulasi kebijakan. Intinya tetap mendorong realisasi investasi dengan mempertimbangkan international arrangements,” kata dia, Rabu (27/10).
Bisnis Indonesia hlm 15
Berita Sinar Mas
Emiten properti Grup Sinar Mas yang mengelola Kota Deltamas Cikarang, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) dan anak perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar Rp 635 miliar di 9 bulan tahun ini atau per September 2021.
Laba bersih ini tumbuh sebesar 109,8% dibandingkan laba bersih di 9 bulan pertama tahun 2020 sebesar Rp302 miliar.
Adapun margin laba bersih tercatat sebesar 48,5%, lebih tinggi dibandingkan dengan marjin laba bersih di periode yang sama tahun 2020 sebesar 46,2%.
Berdasarkan laporan keuangan DMAS di Bursa Efek Indonesia (BEI), kenaikan laba bersih seiring dengan pendapatan usaha yang dicatatkan sebesar Rp 1,31 triliun, capaian ini setara dengan dua kali pendapatan usaha di semester pertama tahun 2020 sebesar Rp 655 miliar.
Tondy Suwanto, Direktur dan Sekretaris Perusahaan DMAS, menjelaskan bahwa segmen industri menyumbang kontribusi terbesar terhadap pendapatan usaha perseroan.
"Pendapatan usaha dari segmen industri di sembilan bulan pertama tahun 2021 adalah sebesar Rp1,14 triliun atau sekitar 87,5% dari pendapatan usaha," ujar Tondy Suwanto, dalam keterbukaan informasi di BEI, Rabu (27/10).
CNBC Indonesia, Kontan
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) atau SMART turut memproduksi biodiesel yang berasal dari minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk kebutuhan di dalam negeri.
Pinta S. Chandra, Investor Relations Sinar Mas Agribusiness and Food menyampaikan, saat ini SMART memiliki dua pabrik biodiesel yang berlokasi di Kalimantan Selatan dan Jawa Barat dengan total kapasitas terpasang sebesar 2.000 ton per hari.
“Pabrik biodiesel kami beroperasi penuh di semester I-2021 dan diharapkan akan terus berlanjut hingga akhir tahun,” kata Pinta, Rabu (27/10).
Meski tidak disebut secara rinci, Pinta mengatakan, penjualan produk biodiesel SMART tergolong cukup baik. Sejauh ini, penjualan biodiesel SMART difokuskan untuk memenuhi alokasi dari pemerintah dalam rangka program B30. Dengan demikian, sampai semester pertama lalu pihak SMART tidak melakukan ekspor biodiesel ke luar negeri.
Manajemen SMART pun saat ini tengah berupaya menambah kapasitas produksi pabrik biodiesel yang berada di Kalimantan Selatan sebesar 1.500 ton per hari. Dalam berita sebelumnya, SMART menyiapkan dana capital expenditure (capex) atau belanja modal sebesar Rp 1,2 triliun di tahun 2021, yang mana Rp 800 miliar di antaranya untuk pengembangan fasilitas pabrik biodiesel.
Kontan hlm 12
Sinar Mas Land yang menaungi PT Bumi Serpong Damai Tbk melalui Yayasan Muslim Sinar Mas Land (YMSML) terus berkontribusi kepada masyarakat sekitar lokasi kerja perusahaan.
Kali ini, upaya tersebut diwujudkan melalui program renovasi masjid/musala di wilayah Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten yaitu Masjid Al-Ghofur, Musala Al-Hikmah, dan Musala Al-Ikhlas.
Proses renovasi ketiga tempat ibadah tersebut berlangsung mulai dari pertengahan September 2021 hingga akhir November 2021. Bantuan renovasi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pemenuhan sarana ibadah yang baik bagi warga di sekitar lingkungan pembangunan perusahaan.
Kegiatan itu termasuk salah satu program Department Community Resident Support PT BSD Tbk di bidang keagamaan bekerja sama dengan YMSML.
“Renovasi sarana ibadah diharapkan dapat memberikan manfaat lebih untuk masyarakat dan mempererat hubungan perusahaan dengan warga sekitar. Kami berharap renovasi ini dapat menambah kenyamanan beribadah serta meningkat kan aktivitas warga dalam menjalankan ibadah, termasuk kegiatan pendidikan anak-anak sekitar masjid melalui Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ),” ujar Dewan Pembina Yayasan Muslim Sinar Mas Land dan Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dhony Rahajoe.
Bidik Tangsel
PT Cipta Kridatama, anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM) kembali meraih kontrak kerjasama jasa pertambangan terbarunya dengan PT Borneo Indobara. Asal tahu saja, Borneo Indobara merupakan anak usaha dari PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS).
Penandatanganan kontrak kerjasama antara Cipta Kridatama dan Borneo Indobara ini berdurasi sampai dengan tahun 2025 mendatang.
Melalui pengumuman bursa, Direktur Utama Cipta Kridatama Feriwan Sinatra optimistis, kerjasama ini dapat membawa bisnis Perseroan semakin tumbuh ke depannya.
Feriwan menyebut, kontrak ini merupakan lanjutan dari kerjasama yang terjalin antara Grup ABM dan GEMS sejak proyek di PT Kuansing Inti Makmur, PT Karya Cemerlang Persada, PT Bungo Bara Utama, dan PT Bungo Bara Makmur (KIM Grup).
"Dengan adanya kerjasama ini semakin meningkatkan bisnis Cipta Kridatama yang berkelanjutan untuk menuju world class mining contractor,” jelas Feriwan dalam keterangan resmi yang dikutip Kontan.co.id, Rabu (27/10).
Lokasi pertambangan Borneo Indobara terletak di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kontrak kerjasama tersebut, Cipta Kridatama akan melakukan penambangan untuk pengupasan lapisan tanah penutup (overburden removal) dengan total produksi mencapai 84 juta bank cubic meter (bcm) sampai dengan Desember 2025.
Kontan hlm 11
"BUMKam (BUMDes) di Berau masih perlu peningkatan kapasitas kelembagaan agar benar-benar mampu menyejahterakan warga kampung," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (DPMPK) Kabupaten Berau Ilyas Natsir di Tanjung Redeb, Selasa. Saat ini, dari total 100 kampung (desa) di Kabupaten Berau, sudah ada 97 kampung yang telah memiliki BUMKam, namun diakuinya masih banyak BUMKam yang belum kuat kapasitasnya sehingga perlu pembinaan, diantaranya pembinaan kelembagaan. Mereka yang bertugas membina BUMKam diantaranya adalah pendamping setempat yang tergabung dalam Pejuang Sigap, yakni melalui Program Pejuang Sigap Sejahtera (PSS) Berau. "Program PSS yang sudah berlangsung selama tiga tahun terakhir terus berkembang. Para pejuang Sigap ini terdiri dari anak-anak muda yang perduli akan pembangunan 100 kampung di Berau," kata Ilyas. Program PSS merupakan kerja konsorsium yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Berau, Yayasan Dharma Bhakti Berau Coal, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada Oktober ini, lanjutnya, PSS telah mendapat peningkatan kapasitas berupa "coaching dan mentoring" secara luring. Sejak terpilih pada awal Maret 2021, anggota PSS yang baru, hanya mendapatkan pelatihan daring tentang ilmu pendampingan kampung.
Antara
Kelalaian manusia menjadi kontributor utama dalam kecelakaan kerja termasuk di layanan kesehatan. Memastikan peluang kelalaian terjaga di angka nol persen, Eka Hospital telah menerapkan sistem Electronic Medical Record (EMR) satu dasawarsa lebih.
Studi yang dirilis majalah Health Affairs pada tahun 2008 menunjukkan bahwa nilai kerugian yang muncul akibat kesalahan medis di Amerika Serikat (AS) nilainya mencapai US$ 17,1 miliar (Rp 242,7 triliun) per tahun. Estimasi lain bahkan berujung pada proyeksi senilai US$ 29 miliar.
Dua tahun kemudian, survei Departemen Kesehatan AS menunjukkan bahwa setidaknya satu dari tujuh pasien di AS pernah mengalami kesalahan penanganan medis. Pemicu utamanya? Faktor human error seperti kelelahan dokter dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana terlihat dari hasil survei Mayo Clinics Proceedings.
Hal ini mendorong pentingnya penggunaan teknologi untuk membantu mengatasi beban kerja yang bisa diefisienkan terkait dengan pelayanan terhadap pelanggan, seperti pembacaan rekam medis, diagnosa, pemberian obat, hingga alergi yang bisa dihindari.
Salah satu rumah sakit di Indonesia yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam menangani pasien adalah Eka Hospital. Rumah sakit yang berdiri pada tahun 2008 ini sejak tahun pertama berdiri telah menerapkan Electronic Medical Record (EMR) menyeluruh dan terintegrasi dengan semua bagian medis, dan non medis.
CNBC Indonesia, CNBC Indonesia, CNBC Indonesia, Kompas
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggelar rapat pembahasan hibah lahan PT Berau Coal untuk Relokasi SMA 4 Berau yang berada di Kecamatan Sambaliung. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Berau Gamalis itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK. Wakil Bupati Berau, Gamalis menjelaskan bahwa rencana relokasi SMA 4 Berau sudah ada sejak lama. Namun terkendala penyerahan hibah lahan dari pihak ketiga kepada Pemkab Berau lantaran belum keseluruhan tersertifikasi. "Pihak Provinsi ingin membangun SMA 4 Berau. Mereka meminta Pemkab Berau untuk menyediakan lahan. Kami akan coba mencari lahan untuk membangun," ujar Wabup Gamalis usai mengadiri rapat tersebut di sekretariat Pemkab Berau Rabu (27/10) kemarin. Diketahui, wacana relokasi tersebut sudah ada sejak 2015 lalu. Menurut data yang dimiliki Gamalis, pada masa kepemimpinan Makmur HAPK selaku bupati, idealnya relokasi SMA 4 Berau seluas 10 hektare. Akan tetapi pihak ketiga hanya mampu memberikan 8 hektare dan baru 2 hektare yang tersertifikasi. "Idealnya dihitung pada masa pak Makmur seluas 10 hektare, akan tetapi mereka memyanggupi 8 hektare sedangkan baru 2 hektare yang sudah bersertifikat. Jadi masih kurang, paling tidak 5 hektare," ungkapnya.
Berau Post
Agribisnis & Pangan
Pemerintah memperkenalkan Strategi Jangka Benah (SJB) sebagai salah satu skema penyelesaian dan penataan perkebunan sawit di kawasan hutan. Jangka Benah dinilai dapat menjadi solusi jalan tengah dalam penyelesaian ketidaksesuaian atau tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan untuk penggunaan lain, salah satunya untuk perkebunan sawit.
Tim Strategi Jangka Benah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Susanti menjelaskan, Jangka Benah merupakan periode untuk memperbaiki struktur dan fungsi ekosistem hutan yang terganggu atau rusak, akibat ekspansi kebun kelapa sawit monokultur terhadap kawasan hutan.
Menurut Ari, SJB dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama bertujuan untuk mengubah kebun kelapa sawit monokultur menjadi kebun campur sawit dalam bentuk agroforestri. Seperti penambahan spesies tanaman berkayu pada kebun kelapa sawit monokultur.
Sindonews
Ekonomi
Tahun 2016 merupakan tahun yang bersejarah, juga penuh harapan, bagi dunia perpajakan Indonesia. Pada tahun itu, pemerintah menggelar program pengam-
punan pajak atau tax amnesty selama sembilan bulan, dimulai dari 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Maret 2017. Kala itu, pemerintah menegaskan, program tax amnesty
merupakan tahapan sebelum pemerintah menegakkan hukum yang lebih tegas di sektor perpajakan. Upaya penegakan hukum yang didahului dengan tax amnesty dicanangkan pemerintah karena kepatuhan membayar pajak di Indonesia tergolong rendah. Yang lebih menyedihkan, sangat banyak aset WNI yang disimpan di luar negeri, yang sebagian besar tidak dilaporkan dan tidak disetor pajaknya kepada otoritas pajak Indonesia. Seusai gelaran tax amnesty, pemerintah masih konsisten
dengan janjinya untuk menegakkan hukum yang lebih tegas dengan mulai menyiapkan upaya-upaya yang lebih intensif dan proaktif dalam mencari dan mengejar para wajib pajak nakal yang menyembunyikan aset dan mengemplang pajak. Tak terasa sekarang sudah empat tahun lebih sejak Perppu No1/2007 diterapkan. Melalui RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah
disepakati menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 7 Oktober 2021, pemerintah akan menggelar program semacam tax amnesty yang inamakan Program Pengungkapan Sukarela selama enam bulan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Namun, yang menjadi pertanyaan, bagaimana hasil penegakan hukum yang digembar-gemborkan akan dilakukan setelah tax amnesty tahun 2016.
Kompas hlm 12
Energi
Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan krisis energi disebabkan oleh pemulihan ekonomi global yang lebih cepat dari perkiraan. Menurut dia, krisis energi juga disebabkan oleh embargo pembelian batu bara Australia oleh Cina karena ketegangan hubungan kedua negara, serta konservasi energi yang lambat. Akibatnya, kata dia, permintaan energi melampaui pasokan. Iskandar memperkirakan keterbatasan pasokan ini hanya sementara karena pasokan akan meningkat lagi untuk memenuhi permintaan. "Bagi Indonesia, ada peluang dari kenaikan harga energi. Tapi ada juga dampak negatifnya: harga BBM dapat meningkat," ujar Iskandar. Ia berpendapat, krisis energi membuat Indonesia berpeluang meningkatkan ekspor listrik ke negara tetangga, seperti Singapura, atau meningkatkan produksi batu bara untuk memenuhi pasar ekspor. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan krisis energi ini menguntungkan banyak pihak. Pertama adalah pemerintah yang akan memperoleh kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara. “Batu bara menyumbang 70 persen dari PNBP minerba. Selain itu, penerimaan perpajakan akan naik," kata Mamit. Melihat dari sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara, menuturkan krisis energi telah mengganggu kinerja ekspor manufaktur dan impor dunia. Mengutip data Baltic Dry Index, Bhima mengatakan, aktivitas logistik perkapalan global turun 4,7 persen ke posisi awal September. Ia menyebutkan, krisis energi memaksa pemadaman bergilir di kawasan industri di berbagai negara, khususnya Cina, Inggris, dan India.
Koran Tempo, Kompas hlm 12
Industri
Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan kementeriannya masih menunggu data mutakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) ihwal variabel yang diperlukan untuk penetapan upah minimum provinsi (UMP) tersebut. “Apabila kita melihat kondisi yang ada saat ini, khususnya akibat second wave pandemi Covid-19 terlihat adanya dampak yang cukup signifikan pada perekonomian di Indonesia,” katanya melalui pesan tertulis, Rabu (27/10). Dengan kondisi itu, Dinar meminta masyarakat untuk menunggu data yang sedang dipersiapkan oleh BPS. Dia memastikan data yang disajikan otoritas statistik itu bakal menggambarkan situasi riil pertumbuhan ekonomi dan inflasi saat ini. “Penetapan upah minimum tahun 2022 secara mayoritas diprediksi mengalami kenaikan meskipun belum bisa memenuhi ekspektasi para pihak. Hal tersebut harus diapresiasi sebagai langkah maju mengingat kita masih dalam masa pemulihan dari dampak Covid-19,” kata dia. Dewan Pengupahan nasional (Depenas) dan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas) telah menggelar pertemuan pada 21-22 Oktober 2021 di Jakarta. Pertemuan itu sepakat untuk mendorong penetapan UMP yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan. “Bagi para pihak yang tidak puas, mereka bisa menggunakan mekanisme gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya. Di sisi lain, persentase kenaikan upah minimum berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seiring dengan diterapkannya metode kalkulasi baru perhitungan upah minimum.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menjelaskan penetapan upah minimum 2022 bakal mengacu pada PP No. 36/2021 sebagai pengganti PP No. 78/2015. Menurutnya, penghitungan upah minimum itu akan memakai sejumlah variabel baru. Pada regulasi lama, kenaikan upah minimum mengacu pada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan.
Bisnis Indonesia hlm 8
Lain-lain
Jakarta Post hlm 3
Lingkungan
Survei Indikator Politik Indonesia bersama Yayasan Indonesia Cerah menunjukkan mayoritas responden berusia 17-35 tahun, yang meliputi generasi Z dan milenial, menilai perubahan iklim sebagai masalah serius yang dampaknya telah mereka rasakan. Mereka juga menempatkan kerusakan lingkungan sebagai ancaman terbesar bagi Indonesia setelah korupsi. Sigi ini dilakukan menjelang peringatan Sumpah Pemuda dan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa soal Perubahan Iklim atau COP26 yang akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia, mulai Ahad mendatang. Jajak pendapat itu memperkuat fenomena maraknya aktivitas pelajar dan mahasiswa di bidang pelestarian lingkungan. Dari jaga rimba, pantau gambut, diet kantong plastik, jeda untuk iklim, hingga greeneration, yang tersebar dari Aceh sampai Papua. “Banyak gerakan bottom-up yang digerakkan generasi Z dan milenial,” kata dia. CEO Naraseaid dan koordinator EcoNusa, Brian Auriol, mengatakan mereka menargetkan anak-anak muda sebagai mitra karena merupakan kelompok umur yang melek teknologi informasi. EcoNusa memanfaatkan berbagai kanal digital sebagai media untuk menggaungkan semangat merawat bumi. Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra, mengatakan, di Indonesia, perubahan iklim berkaitan erat dengan isu korupsi. Meski sektor transportasi menjadi penyumbang besar polusi, Syahrul melanjutkan, aktor korporasi menyumbang lebih banyak terhadap krisis iklim.
Koran Tempo, Koran Tempo
Properti
Bank Indonesia (BI) memberi sinyal masih akan memberi kelonggaran ketentuan uang muka atau down payment ( DP) untuk kredit di untuk pembelian kendaraan bermotor baru dan properti sampai tahun 2023.
BI sudah memperpanjang kebijakan tersebut hingga akhir tahun depan. Perpanjangan kelonggaran DP 0% diharapakn semakin memacu pemulihan ekonomi nasional setelah diterpa pandemi Covid-19.
"Kemungkinan pelonggaran ini dapat diperpanjang sampai tahun 2023 sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk memastikan kredit dan pembiayaan dari sektor keuangan pada dunia usaha terus dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers KSSk, Rabu (27/10).
Meski demikian, Perry menjelaskan kedua kebijakan tersebut berlaku terbatas hanya untuk perbankan yang sudah memenuhi persyaratan. Adapun ketentuan tersebut adalah hanya bagi bank yang memiliki rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada tingkat tertentu.
Katadata
Berkaca dari negara lain, kereta cepat alias high speed train menjadi sebuah infrastruktur transportasi yang mampu menunjang mobilitas masyarakat atau turis yang berkunjung. Niat yang sama bisa saja menjadi alasan kontruksi KCJB tersebut. Namun, untuk menikmati infrastruktur transportasi secanggih kereta cepat memang diperlukan ongkos yang tidak murah. Tiket kereta cepat di berbagai negara di dunia cenderung cukup mahal. Lantas bagaimana dengan KCJB? Pada medio 2019 silam atau sebelum adanya perkiraan peningkatan biaya konstruksi, harga tiket KCJB dipatok di atas kisaran Rp200 ribu sekali jalan. Namun, kisaran harga ini tetap akan diperhitungkan dengan melihat kurs dolar AS terakhir sebelum kereta cepat digunakan masyarakat. "Sekitar 16 dolar AS. Kurs dolar kan naik turun, tapi bisa dikunci," ujar Direktur Utama PT KCIC, Chandra Dwiputra kala itu. Dengan adanya perkiraan kenaikan biaya konstruksi maka harga tiket KCJB nantinya mungkin bisa menyentuh lebih dari Rp200 ribu ketika resmi beroperasi nanti. Mengutip dari travelchinaguide.com, harga tiket kereta cepat di China lebih mahal daripada harga tiket kereta biasa. Namun, harga tersebut jauh lebih murah ketimbang harga tiket pesawat. Kereta cepat di Spanyol bernama Alta Velocidad Espanola (AVE) yang dioperasikan oleh BUMN Kereta-nya Spanyol, yakni Renfe. AVE memiliki kecepatan hingga 310 kilometer per jam. Berdasarkan ACP Rail Internasional, tiket kereta cepat AVE dengan rute Madrid-Barcelona dibanderol dengan harga 111 euro atau Rp1,8 juta untuk penduduk lokal dan 154 euro atau setara Rp2,5 juta untuk turis asing.
IDN Times
Sosial
Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghapus cuti bersama natal dan tahun baru. Hal itu disebut untuk mencegah gelombang ketiga virus Corona (COVID-19).
"Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan berpergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian, pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).
Muhadjir menuturkan libur Natal dan tahun baru identik dengan mobilitas tinggi masyarakat. Untuk itu, pemerintah sudah membuat langkah antisipatif kenaikan angka COVID-19 di akhir tahun.
Salah satunya menggeser cuti bersama 24 Desember. Keputusan itu sudah diumumkan sejak Juni 2021 yang tertuang dalam SKB Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, serta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.
Langkah lainnya, larangan ASN mengambil cuti memanfaatkan momen libur nasional. Kebijakan itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.
Detik.Com, CNN Indonesia, Republika hlm 12, Republika hlm 1 dan 7
Sebanyak 70.113.618 penduduk Indonesia telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap, menurut data yang dilaporkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dihimpun hingga Rabu siang.
Dari akumulasi jumlah tersebut, terdapat kenaikan jumlah penerima vaksin COVID-19 dosis kedua pada 983.496 orang.
Sementara itu, terdapat penerima vaksin COVID-19 untuk dosis pertama kepada sebanyak 1.155.423 orang. Sehingga jumlah penerima vaksin hingga kini yakni 115.502.524 orang.
Adapun 3.076 tenaga kesehatan telah diberikan booster (pemacu) atau vaksin COVID-19 dosis ketiga, sehingga penerimanya berjumlah 1.113.399 orang.
Pemerintah menargetkan percepatan vaksinasi COVID-19 kepada 208.265.720 orang yang menjadi target sasaran, guna membentuk kekebalan kelompok.
Merdeka